JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang telah berlaku sejak 2020 hingga 2025 memberikan dampak positif signifikan terhadap pendapatan pajak negara. Kebijakan ini menawarkan harga gas lebih murah kepada sektor-sektor industri tertentu, yang berimplikasi pada penguatan ekonomi nasional.
Kebijakan HGBT pertama kali diterapkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020. Tujuh sektor industri memperoleh manfaat harga gas khusus ini, yakni sektor pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, serta sektor ketenagalistrikan. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya saing ekonomi Indonesia melalui pengurangan beban biaya produksi bagi sektor industri strategis.
Menurut data yang dipaparkan oleh Sri Mulyani dalam unggahan Instagram resminya (@smindrawati) pada Januari 2025, PLN muncul sebagai penerima manfaat terbesar dari kebijakan ini dengan menguasai 49% dari keseluruhan penerima manfaat HGBT. Sektor pupuk mengikuti dengan kontribusi 37%, sedangkan sektor keramik dan petrokimia masing-masing memperoleh 5,4% dan 5% dari harga gas murah tersebut.
Sektor korporasi mengalami perbaikan signifikan dalam hal kinerja, terlihat dari peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% pada tahun 2020 menjadi 7,53% pada 2023. Sektor pupuk mencatatkan NPM tertinggi pada 2023 sebesar 12,73%, diikuti oleh sektor sarung tangan karet sebesar 11,36%, dan sektor kaca sebesar 11,24%. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kebijakan HGBT telah mendorong perbaikan operasional dan profitabilitas bagi industri terkait.
Dampak positif dari kebijakan ini juga tercermin dalam peningkatan pendapatan pajak dari sektor penerima HGBT. Pada tahun 2020, pendapatan pajak mencapai Rp 37,16 triliun dan melonjak menjadi Rp 65,06 triliun pada tahun 2023. "Penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia," jelas Sri Mulyani.
Pengaplikasian HGBT kepada PLN tidak hanya mendukung sektor industri namun juga berkontribusi pada ketahanan energi nasional. Sementara itu, penerapan HGBT pada sektor pupuk membantu memperkuat ketahanan pangan Indonesia, menunjukkan bagaimana kebijakan ini berfungsi baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.
Meskipun manfaat ekonomi dari kebijakan ini jelas terlihat, pemerintah tentunya harus mengantisipasi konsekuensi fiskal yang datang bersamanya. Pengurangan harga gas ini mengakibatkan potensi pendapatan negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak diterima. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung industrialisasi nasional. "Pemerintah akan terus memberikan dukungan perkuatan industri nasional agar terus kompetitif, efisien, dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia," tandas Sri Mulyani.
Keberlanjutan kebijakan harga gas murah ini sangat krusial bagi stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan mempertahankan laju pertumbuhan yang positif, Indonesia diharapkan mampu bersaing lebih baik di pasar global. Pencapaian ini sekaligus mencerminkan peran strategis pemerintah dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Transformasi ini juga mengindikasikan bahwa sektor industri Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih modern dan efisien, di mana inovasi dan teknologi menjadi pilar utama peningkatan produktivitas. Dengan dukungan kebijakan pemerintah seperti HGBT, Indonesia berpotensi untuk terus tumbuh dalam kompetisi global, menjamin masa depan perekonomian yang lebih kuat dan stabil.
Peningkatan pendapatan pajak yang signifikan juga menandakan bahwa kebijakan HGBT bukan hanya soal pembiayaan tetapi juga strategi ekonomi yang mendorong pertumbuhan jangka panjang dan daya saing Indonesia di wilayah Asia Tenggara dan global. Masyarakat luas, pemangku kepentingan industri, dan pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung pengembangan kebijakan sektoral lebih lanjut, untuk memastikan manfaat berkelanjutan dari kebijakan harga gas murah ini bagi seluruh lapisan ekonomi nasional.