JAKARTA - Masyarakat Kabupaten Batu Bara kembali dikejutkan dengan terungkapnya kasus memalukan yang mencoreng nama baik aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut. Seorang oknum pejabat di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, diduga tertangkap tangan tengah asyik mengonsumsi narkotika. Peristiwa ini sontak menimbulkan kegelisahan publik, mengingat yang bersangkutan adalah bagian dari ASN yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.
Kasus tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang selama ini berupaya membangun citra birokrasi yang bersih dan bebas dari narkoba. Ironisnya, justru dari kalangan birokrat lah insiden ini mencuat, mencoreng kredibilitas dan integritas jajaran pemerintah daerah di mata publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang (LBH DPC) Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) Kabupaten Batu Bara, Helmi Syam Damanik, SH., MH., angkat bicara. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Senin malam, 7 April 2025, Helmi tidak menutupi rasa prihatin mendalam atas kejadian memalukan ini.
“Peristiwa ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya bagi Bupati H. Baharuddin Siagian," tegas Helmi dalam pesannya.
Menurut Helmi, kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembersihan menyeluruh di tubuh birokrasi, terutama terkait penyalahgunaan narkotika oleh oknum ASN. Helmi bahkan menyindir keras dengan pernyataan tajam bahwa seolah-olah para ASN di Batu Bara kini sedang berlomba menjadi duta rehabilitasi narkoba.
“Kita patut bertanya, apa ASN di Batu Bara ini sedang berlomba menjadi duta rehabilitasi?" kritik Helmi dengan nada penuh keprihatinan.
Helmi mendesak agar Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini Bupati Baharuddin Siagian, tidak tinggal diam. Ia menilai, sudah saatnya langkah konkret dilakukan, bukan sekadar pernyataan retoris yang hanya terdengar manis di podium tanpa realisasi nyata di lapangan. Salah satu tindakan tegas yang menurutnya sangat mendesak dilakukan adalah pelaksanaan tes urine secara massal terhadap seluruh ASN di Kabupaten Batu Bara.
“Sudah waktunya Pemkab Batu Bara tidak hanya bersih dari narkoba, tapi juga bersih dari ASN yang tidak layak,” tegas Helmi, menekankan urgensi tindakan nyata.
Helmi menambahkan, tes urine massal ini penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberantas narkoba di lingkungan birokrasi. Selain itu, tindakan ini juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang sempat tercoreng akibat kasus memalukan ini.
“Tes urine massal harus dilakukan agar kita tahu siapa saja yang benar-benar layak menjadi pelayan masyarakat," tandas Helmi.
Kasus ini tidak hanya menggugah perhatian publik, tetapi juga menuai kekhawatiran lebih luas mengenai potensi keterlibatan ASN lainnya dalam lingkaran gelap narkotika. Masyarakat Batu Bara berharap, peristiwa ini tidak dianggap sebagai kasus individu semata, tetapi menjadi pintu masuk bagi penegak hukum dan pemerintah daerah untuk membongkar kemungkinan jaringan penyalahgunaan narkoba di kalangan birokrasi.
Sejumlah warga Kabupaten Batu Bara pun menyuarakan harapan serupa. Arifin, salah satu warga Kecamatan Nibung Hangus, mengaku prihatin dengan kejadian ini. Ia berharap pemerintah daerah bertindak cepat dan tidak menutupi kasus tersebut.
"Kami sebagai warga tentu sangat kecewa. Harapan kami, jangan sampai kasus ini ditutupi atau dibiarkan berlalu begitu saja. Pemerintah harus bertindak tegas," ungkap Arifin saat ditemui, Selasa 8 April 2025.
Senada dengan itu, tokoh pemuda setempat, Sahrul Ramadhan, menyatakan bahwa tindakan nyata sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN.
"Jika perlu, selain tes urine massal, lakukan juga pembinaan berkala agar ASN di Batu Bara benar-benar menjadi contoh bagi masyarakat," ucap Sahrul.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. M. Faisal Lubis, menyebutkan bahwa kasus ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah. Menurutnya, ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung pemberantasan narkoba, bukan malah terlibat di dalamnya.
"Pemerintah harus tegas. Jika ASN terlibat narkoba, berikan sanksi yang berat, bahkan sampai pada pemecatan. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga marwah birokrasi," terang Dr. Faisal.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Bupati Baharuddin Siagian belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, desakan publik dan berbagai elemen masyarakat terus menguat agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata, bukan hanya sebatas wacana.
Selain tes urine massal, masyarakat juga mendesak agar Pemkab Batu Bara meningkatkan pengawasan internal, serta menjalin sinergi lebih erat dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan narkoba oleh ASN maupun pihak lainnya.
Dengan kejadian ini, harapan masyarakat Batu Bara tertuju pada komitmen nyata pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari narkoba. Tidak hanya untuk mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa ASN yang bertugas benar-benar layak menjadi abdi negara yang melayani masyarakat dengan integritas tinggi.
Sebagaimana diungkapkan Helmi Syam Damanik, kasus ini harus dijadikan momentum pembenahan total birokrasi di Batu Bara. "Jika langkah tegas tidak segera diambil, kita khawatir ASN yang bersih justru akan ikut tercoreng oleh ulah segelintir oknum," pungkas Helmi, menutup pernyataannya.
Dengan meningkatnya desakan publik dan sorotan berbagai pihak, masyarakat kini menantikan aksi nyata Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan ASN, sekaligus memulihkan citra birokrasi yang tengah tercoreng.