Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Melanda Tenggarong, Warga Antusias Ikuti Operasi Pasar Murah

Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Melanda Tenggarong, Warga Antusias Ikuti Operasi Pasar Murah

JAKARTA - Krisis kelangkaan gas elpiji 3 kilogram semakin dirasakan warga Tenggarong. Kebutuhan dasar yang semestinya mudah diakses kini menjadi barang langka, memaksa masyarakat untuk berbondong-bondong menghadiri operasi pasar murah. Pada Rabu, 19 Februari 2025, sebanyak 560 tabung gas elpiji bersubsidi ludes sekejap mata di tengah antrean ratusan warga yang berharap mendapatkan LPG dengan harga yang lebih terjangkau.

Operasi pasar kali ini digelar di halaman Kreatif Park, Jalan Ahmad Muksin, Tenggarong, dan sudah dipadati warga sejak dini hari. Mereka rela mengantre sejak pukul 07.00 WITA meskipun operasi baru dimulai beberapa jam setelahnya. Kenyataan ini menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan warga akan gas bersubsidi di tengah kenaikan harga yang terus melambung.

Kerjasama Multi Pihak untuk Mengatasi Masalah Distribusi

Program operasi pasar ini merupakan inisiatif yang digagas berdasarkan Surat Dinas Perindustrian Nomor P 561/Disperindag/Dag/065.20/02/2025 untuk menjawab kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggandeng PT Pertamina sebagai langkah strategis dalam memastikan ketersediaan gas bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga dan mengatasi kelangkaan yang terjadi di pasaran,” ujar Catur Supraptono, Staf Sarana dan Pelaku Distribusi Disperindag Kutai Kartanegara, pada kesempatan tersebut.

Distribusi gas elpiji bersubsidi dilakukan di tiga kecamatan, yakni Tenggarong, Muara Wis, dan Tabang. Namun, rencana ke depan akan diperluas ke 19 kecamatan lainnya meski masih tergantung pada ketersediaan anggaran. "Dari 19 kecamatan, baru 3 yang sudah didistribusikan. Rencana awalnya memang semua kecamatan, tetapi karena ada efisiensi anggaran, kami masih menyesuaikan," jelas Catur.

Aturan Ketat Pembelian dan Penegasan Larangan bagi ASN

Untuk menghindari penimbunan dan memastikan gas elpiji bersubsidi tepat sasaran, Disperindag menerapkan kebijakan bahwa setiap kepala keluarga hanya bisa membeli satu tabung dengan menunjukkan KTP. Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan distribusi di tengah kelangkaan.

Sebagai tambahan, pemerintah dengan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut mengantre atau membeli gas bersubsidi. "Gas subsidi bukan hak ASN karena mereka tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin," tegas Catur. Namun, ada pengecualian bagi pensiunan ASN yang masih bisa membeli dengan syarat menunjukkan identitas yang sah.

Pengawasan dan Harapan akan Distribusi Gas yang Tepat Sasaran

Baca Juga

Harga BBM di Apau Kayan Tembus Rp 60 Ribu per Liter, Pertamina: Itu Ulah Pengecer

Operasi pasar murah ini bukan hanya sekadar distribusi barang, tetapi juga usaha kolektif pemerintah serta distributor untuk mengendalikan harga sekaligus mencegah penumpukan di satu pihak. Pendistribusian gas elpiji 3 kg di Kutai Kartanegara saat ini dilakukan oleh tiga distributor resmi, dengan kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah jika ada penyesuaian anggaran.

"Untuk target distribusi, kami masih menunggu kepastian anggaran. Kami bekerja sama dengan distributor, dan sejauh ini sudah ada tiga yang beroperasi," tambahnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat menstabilkan situasi dan membuat gas elpiji tersedia secara terus-menerus bagi warga, terutama mereka yang paling membutuhkannya. Keterlibatan multi-pihak mulai dari Disperindag, PT Pertamina, hingga pihak distributor, merupakan langkah agresif untuk memastikan ketersediaan barang.

Dengan adanya operasi pasar murah ini, pemerintah berharap kelangkaan LPG 3 kg dapat teratasi dan tidak ada lagi masyarakat yang harus kembali merasakan dampak dari lonjakan harga yang tidak terkendali. Kebijakan ini merupakan cerminan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus wujud responsif pemerintah dalam menghadapi problematika publik yang mendesak.

Akhir kata, pengawasan ketat dan distribusi yang merata menjadi fokus utama demi menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi secara seksama, dengan harapan segala isu yang muncul dapat segera diatasi untuk kebaikan bersama seluruh warga Tenggarong.