OJK Mempercepat Literasi dan Inklusi Keuangan di Bali: Upaya Mencapai Pertumbuhan Keuangan Berkelanjutan

OJK Mempercepat Literasi dan Inklusi Keuangan di Bali: Upaya Mencapai Pertumbuhan Keuangan Berkelanjutan

JAKARTA - Upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bali terus digiatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai strategi yang inovatif dan berkelanjutan. Program-program ini ditujukan untuk mempersempit kesenjangan literasi keuangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam rilis resminya, Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengungkapkan betapa seriusnya OJK dalam menangani isu ini.

"Selama 2024 hingga Desember, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 640 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 59.705 orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 388.980 orang," ujar Puji Rahayu.

Upaya Edukasi Keuangan yang Intensif dan Luas

Edukasi keuangan yang dilakukan OJK Bali tak hanya berlangsung secara tatap muka tetapi juga online. Mereka berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, menggelar program pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, serta edukasi segmented yang khusus menyasar pelajar, mahasiswa, hingga komunitas disabilitas. Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai dinas, seperti Dinas Pariwisata dan universitas ternama seperti Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha.

Selain itu, program edukasi keuangan di Bali juga dijalankan melalui media sosial seperti Instagram, serta media elektronik termasuk radio dan publikasi iklan layanan masyarakat.

"Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi iklan layanan masyarakat pada radio serta media online yang ada di Provinsi Bali," tambah Puji.

Penguatan Program Inklusi Keuangan Melalui TPAKD

Selain edukasi keuangan, OJK Bali juga memperkuat program inklusi keuangan dengan mendukung sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD di Bali telah menyelenggarakan 952 kegiatan selama 2024, menjangkau sekitar 63.508 peserta. Fokus kegiatan tidak hanya pada penyediaan akses keuangan tetapi juga pembiayaan bagi sektor-sektor penting seperti pertanian, UMKM, dan pendidikan keuangan di sekolah.

Potensi pertanian di Bali tidak luput dari pantauan OJK. Dengan kerjasama TPAKD, mereka meluncurkan program K/PSP Pertanian yang berhasil memperluas akses pembiayaan bagi petani hingga mencapai Rp5,7 triliun, meningkat 10,03%.

Dukungan terhadap UMKM dan Inisiatif Lainnya

Kelengkapan program OJK Bali tercermin dalam berbagai insiatif, salah satunya melalui program Bali Nadi Jayanti yang fokus pada pengembangan UMKM. Dengan 159 kegiatan dilakukan sepanjang tahun, program ini melibatkan 5.643 peserta yang terdiri dari UMKM, memberikan literasi keuangan, bimbingan teknis, serta akses pasar.

Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) turut dilaksanakan guna meningkatkan inklusi penggunaan produk keuangan, khususnya di kalangan pelajar. Dengan menyasar para pelajar, program ini berhasil mendorong pembukaan rekening sebesar 630.877, yang mencakup 72,06% dari total pelajar di Bali.

Kompleksitas tugas OJK Bali juga terlihat dari pengelolaan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Selama tahun 2024, Kantor OJK Bali telah menerima 481 pengaduan dengan sebagian besar berasal dari sektor perbankan dan Perusahaan Peer to Peer Lending.

Optimalisasi Layanan Informasi Debitur

Layanan Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mengalami pertumbuhan signifikan selama 2024. Kantor OJK Bali tercatat telah melayani penarikan data Ideb SLIK sebanyak 9.630 orang, meningkat 135,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengakses informasi debitur, yang berperan penting dalam mengamankan kredit dari Industri Jasa Keuangan.

Optimisme Terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Keuangan

Dengan berbagai kebijakan, program, dan kolaborasi, OJK optimis bahwa sektor jasa keuangan bisa terjaga stabil dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan asosiasi industri keuangan.

Provinsi Bali memiliki potensi ekonomi yang besar, dan melalui akselerasi literasi dan inklusi keuangan ini, diharapkan masyarakatnya bisa lebih berdaya secara finansial. OJK Bali telah menunjukkan komitmen kuatnya untuk menjadikan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata.