Proyek Tol Trans Sumatera Terhambat: Blokade Akses Warga Desa Bukit Jambi Karena Ganti Rugi Tanah

Proyek Tol Trans Sumatera Terhambat: Blokade Akses Warga Desa Bukit Jambi Karena Ganti Rugi Tanah

JAKARTA - Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera, yang dikenal dengan nama Trans Sumatera Highway atau BETEJAM, tengah mengalami masalah akibat aksi blokade yang dilakukan warga Desa Bukit, Jambi. Pemblokiran ini disebabkan oleh kekecewaan warga atas belum terselesaikannya masalah ganti rugi lahan yang seharusnya diterima mereka. Aksi ini menandakan ketegangan yang terus meningkat antara masyarakat setempat dengan pihak kontraktor yang diwakili oleh PT Utama Karya Infrastruktur Indonesia (HKI).

Menurut laporan eksklusif dari Timenews.co.id yang diterbitkan melalui YouTube Channel Toll News pada 19 Februari 2025, insiden ini mencuat ketika sejumlah pemilik lahan memilih memblokir akses utama yang digunakan oleh kontraktor proyek. Idrus Prayoga, seorang pemilik lahan, mengungkapkan bahwa warga telah memberikan izin kepada PT HKI untuk melintas, namun belum untuk mulai mengerjakan atau memanfaatkan lahan tersebut. "Kami merasa tidak memperoleh kejelasan atas hak kami," ujar Idrus. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran di kalangan warga terkait kompensasi dan penggantian lahan mereka.

Usaha Mediasi Antara Warga dan PT HKI

Di tengah ketegangan yang ada, sebuah mediasi telah diadakan pada 12 Februari 2025 untuk menemukan jalan keluar atas masalah tersebut. Pertemuan ini melibatkan pihak PT HKI yang diwakili oleh humas mereka, Ben Manalu, dan kepala Desa Bukit, Ivan Juniarah. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berusaha mencari solusi atas ketidakpuasan warga, terutama terkait dengan proses ganti rugi yang dianggap berlarut-larut.

Dalam mediasi ini, warga menyatakan kekecewaan karena PT HKI dinilai tidak memenuhi komitmen mereka. Idrus turut menambahkan, "PT HKI belum menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati pada Desember lalu." Warga mengeluhkan tidak adanya kejelasan mengenai perjanjian yang mencakup denah lokasi, luas lahan yang terdampak, serta nilai kompensasi yang mesti dibayarkan. Masyarakat Desa Bukit menuntut pembayaran segera dilakukan dan agar proyek dihentikan sementara hingga masalah ini dapat diselesaikan dengan tuntas.

Perselisihan dan Beban Tuntutan Warga

Ketidaktegasan dalam pelaksanaan kesepakatan telah mengakibatkan rasa tidak percaya warga kepada pihak kontraktor. Salah satu tuntutan utama warga adalah kompensasi yang adil. Mereka meminta 6 juta rupiah per lahan terdampak sesuai perjanjian awal. Idrus menekankan pentingnya menuntut janji tersebut segera dipenuhi untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar.

Tidak hanya itu, warga juga menuntut agar tanah yang sudah mulai digarap dikembalikan kepada mereka. Jika pembayaran ganti rugi tidak segera diselesaikan, warga menginginkan agar aktivitas proyek di area tersebut dihentikan. "Kami tidak bisa hanya menerima janji-janji yang tidak jelas. Kami ingin kejelasan dan tindakan nyata," tegas Idrus.

Dampak Potensial dan Solusi yang Diharapkan

Proyek tol Trans Sumatera adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sumatera. Kendati demikian, masalah yang dihadapi di Desa Bukit memperlihatkan tantangan signifikan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek ambisius ini.

Pihak PT HKI diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka harus memastikan bahwa warga mendapatkan hak mereka sesuai perjanjian yang ada. Transparansi mengenai proses ganti rugi serta komunikasi yang efektif antara pihak kontraktor dan warga dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan kebuntuan ini.