Presiden Prabowo Subianto Soroti Kesejahteraan Hakim Indonesia, Cari Sri Mulyani untuk Penyelesaian

Presiden Prabowo Subianto Soroti Kesejahteraan Hakim Indonesia, Cari Sri Mulyani untuk Penyelesaian

JAKARTA - Dalam perhelatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kehidupan sebagian besar hakim di Indonesia. Laporan yang diterima Prabowo menunjukkan bahwa banyak hakim di tanah air masih harus tinggal di indekos karena tidak memiliki rumah dinas yang layak. Kondisi ini, menurut Prabowo, adalah masalah serius yang harus segera diatasi jika Indonesia ingin memastikan kualitas keadilan yang baik.

“Saya menerima laporan dan informasi bahwa kondisi kualitas hidup beberapa hakim kita di Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak dari mereka tidak memiliki rumah dinas yang layak dan masih tinggal di kos. Ini adalah sesuatu yang harus kita atasi bersama,” tegas Prabowo dalam sidang tersebut.

Pernyataan Presiden di atas menandai langkah awal dari komitmen pemerintahannya untuk memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan para penegak hukum, khususnya para hakim. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap kali menekankan pentingnya kesejahteraan aparatur negara untuk mendukung kinerja dan profesionalisme mereka. Upaya peningkatan kesejahteraan hakim, menurutnya, sejalan dengan upaya memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Sidang Istimewa yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk jajaran Mahkamah Agung dan beberapa menteri, menjadi momen penting bagi Prabowo untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinannya. Di antara mereka yang hadir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menjadi perhatian Prabowo. Dalam agenda tersebut, Presiden tampak mencari momen untuk berdialog dengan Sri Mulyani mengenai persoalan ini dan mencari solusi finansial yang mungkin dilakukan oleh pemerintah.

Kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan from tekanan sebelumnya serta kendala fiskal menjadi tantangan lainnya. Oleh karena itu, pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani dinilai sangat strategis dalam upaya mencari jalan keluar yang efisien terhadap permasalahan yang terjadi.

“Kami berharap dengan adanya koordinasi yang baik dengan Menteri Keuangan, kita bisa mencari solusi terhadap permasalahan ini. Saya optimis, dibawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam memperbaiki fasilitas yang diterima oleh para hakim,” tambah Prabowo.

Selain itu, dalam sambutannya, Prabowo juga mempertegas komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi perhatian pada sektor infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur hukum. Kesejahteraan aparat peradilan menjadi bagian dari infrastruktur hukum yang harus dibangun dengan baik. Menurut Prabowo, peradilan yang kuat dan hakim yang sejahtera akan menjadi pilar penting dari upaya mewujudkan keadilan di masyarakat.

Beberapa hakim yang ditemui usai sidang memberikan tanggapan positif terhadap perhatian yang diberikan oleh Presiden. Salah seorang hakim senior yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Bapak Presiden terhadap kondisi kesejahteraan kami. Memang, banyak di antara kami yang masih harus tinggal di indekos bahkan setelah mengabdi bertahun-tahun. Harapannya, dengan perhatian dari pemerintah pusat, akan ada perubahan yang memperbaiki kesejahteraan kami.”

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Haryono Ashidiq, menilai bahwa langkah yang diambil oleh Prabowo merupakan langkah progresif dalam membenahi sistem keadilan di negeri ini. “Kesejahteraan hakim merupakan faktor penting dalam memastikan independensi dan integritas peradilan. Dengan memberikan perhatian kepada hal ini, diharapkan kinerja pengadilan bisa lebih optimal,” jelas Prof. Haryono.

Ini bukan kali pertama Prabowo menunjukkan kepedulian terhadap sektor hukum dan peradilan. Sebelumnya, ia juga pernah menginisiasi beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses hukum di Indonesia. Dukungan dari Menteri Keuangan, para ahli, serta pejabat tinggi lainnya diharapkan bisa mempercepat realisasi dari peningkatan kesejahteraan bagi para hakim.

Ke depan, langkah-langkah strategis tentunya diperlukan untuk mentransformasikan keprihatinan ini menjadi tindakan nyata. Dialog antara kementerian terkait dengan lembaga peradilan harus terus ditingkatkan agar solusi yang dihasilkan bisa langsung dirasakan oleh para aparat hukum yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penegakan keadilan.

Tantangan fiskal dan ekonomi global yang dihadapi Indonesia memang bisa menjadi salah satu kendala, tetapi dengan kerja sama lintas sektoral, banyak pihak optimis bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan. “Kami percaya, dengan keseriusan Presiden dan jajarannya, para hakim di Indonesia akan mendapatkan apresiasi yang setimpal dengan beban tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Prof. Haryono menutup diskusi.