Pemerintah Provinsi NTB Dikejutkan oleh Target Investasi Rp 61,09 Triliun dari Kementerian Investasi Tanpa Rapat Koordinasi

Pemerintah Provinsi NTB Dikejutkan oleh Target Investasi Rp 61,09 Triliun dari Kementerian Investasi Tanpa Rapat Koordinasi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkejut atas penetapan target investasi yang diberikan oleh Kementerian Investasi. Target sebesar Rp 61,09 triliun untuk tahun 2025 tersebut ditetapkan tanpa melalui rapat koordinasi yang biasa dilakukan sebelumnya. Keputusan ini menimbulkan tanya dan kebingungan di kalangan pemerintahan daerah mengenai bagaimana mencapainya, terutama di tengah keterbatasan anggaran promosi investasi.

Penetapan target investasi ini diumumkan oleh Kementerian Investasi, dan langsung menarik perhatian Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat, S.STP, MAP. Dalam pernyataannya yang dirilis usai mengikuti rapat pembahasan Desk Urusan Penanaman Modal melalui virtual, Wahyu mengungkapkan rasa terkejutnya.

"Biasanya, sebelum penentuan target, dilakukan rapat bersama Kementerian terkait animasi target," ungkap Wahyu Hidayat. Pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa penetapan target investasi dilakukan melalui diskusi panjang, yang mencakup analisis dan pertimbangan kondisi regional agar target tersebut realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada.

Terbatasnya Anggaran untuk Promosi Investasi

Wahyu Hidayat juga menyoroti absennya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi dalam rencana anggaran tahun depan yang biasanya digunakan untuk mendukung aktivitas promosi investasi. Alokasi anggaran yang memadai merupakan faktor penting bagi keberhasilan pencapaian target investasi yang ambisius ini.

"Kami bingung bagaimana pencapaian target investasi ini dapat dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai," tambah Wahyu. Ia menekankan pentingnya ketersediaan dana untuk kegiatan promosi yang akan menunjang upaya menarik investor untuk mencapai target tersebut.

Tantangan Bagi Pemerintah Daerah

Penetapan target yang tinggi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah NTB. Pasalnya, pencapaian target tersebut membutuhkan persiapan infrastruktur, kebijakan, dan strategi efektif yang biasanya membutuhkan dana dan sumber daya yang tidak sedikit. Dengan tidak tersedianya dana dalam anggaran tahun depan, ini bisa menjadi hambatan serius yang harus dihadapi.

Pendekatan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait juga menjadi penting dalam upaya mencapai target ini. Tanpa adanya rapat koordinasi awal, antiipasi permasalahan dan pencarian solusi bersama menjadi hal yang hilang dalam proses penetapan target ini.

Potensi dan Peluang Investasi di NTB

Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki potensi besar dalam sektor investasi. Sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan sudah sejak lama menjadi andalan daerah ini. Dengan adanya event internasional seperti MotoGP di Mandalika, NTB menjadi semakin menarik di mata investor.

Namun, potensi yang besar harus diimbangi dengan kebijakan cerdas dan dukungan fasilitas memadai. Promosi daerah, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan-kebijakan pro-investasi menjadi kunci penting agar target tinggi yang ditetapkan bisa dicapai.

Pentingnya Pendekatan Realistis

Pengamat ekonomi regional, Dr. Andi Sunaryo, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan komunikasi yang lebih baik dalam menentukan target investasi seperti ini. "Pendekatan yang realistis dan berbasis data menjadi penting supaya target yang ditetapkan tidak mengawang-awang dan bisa dicapai dengan proaktif," katanya.

Menurutnya, memahami kekuatan dan kelemahan daerah serta ketersediaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam perencanaan target investasi yang membawa manfaat nyata bagi pembangunan regional dan nasional.

Langkah Ke Depan

Dengan segala permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat segera melakukan langkah strategis, mulai dari membentuk tim koordinasi penanganan target investasi hingga mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali atau mengadakan diskusi lanjut guna menemukan solusi terbaik.

Perbaikan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Investasi serta kementerian terkait lainnya juga menjadi tugas penting yang harus segera dimaksimalkan. Selain itu, merangkul sektor swasta dan mencari skema pembiayaan alternatif bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mendukung upaya pencapaian target investasi ini.

Kesimpulannya, penetapan target investasi Rp 61,09 triliun menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi NTB. Tanpa dukungan anggaran yang jelas dan strategi efektif, target tersebut hanya akan menjadi angka yang sulit dicapai. Dukungan dari pemerintah pusat dan koordinasi yang baik antar pihak terkait menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut secara realistis dan bertahap.