Kadin Sarankan Pemerintah Terapkan Relaksasi Perbankan Terkait Kebijakan Tarif AS

Kadin Sarankan Pemerintah Terapkan Relaksasi Perbankan Terkait Kebijakan Tarif AS

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Aviliani, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan relaksasi kebijakan perbankan. Hal ini sebagai respons terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) terhadap beberapa perusahaan di Indonesia.?

Pentingnya Relaksasi Perbankan

Aviliani menekankan bahwa tanpa adanya relaksasi, risiko gagal bayar pinjaman oleh debitur dapat meningkat. Ia khawatir, jika hal tersebut terjadi, kondisi keuangan debitur yang sudah terpuruk akan semakin memburuk. "Jangan sampai nanti efeknya default (tidak bisa membayar pinjaman), jadi debiturnya yang sudah hancur tambah hancur," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin 7 APRIL 2025.?

Baca Juga

Batasi Transaksi Tunai, Pemerintah Dorong Digitalisasi Demi Tingkatkan Penerimaan Pajak

Dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Perusahaan Indonesia

Kebijakan tarif timbal balik AS telah memberikan dampak signifikan terhadap beberapa sektor industri di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan AS mengalami tekanan akibat biaya impor yang meningkat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi arus kas perusahaan tetapi juga dapat berpotensi mengganggu kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pinjaman.?

Upaya Pemerintah dalam Mendukung Sektor Riil

Sebelumnya, Aviliani juga menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor riil guna mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan. Ia menilai bahwa sektor riil tidak dibekali dengan regulasi yang memadai, sehingga setiap pelaku usaha menerapkan kebijakan yang berbeda. "Tapi, ini bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan mengerahkan insentif," kata Aviliani dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef yang dipantau secara daring di Jakarta, Desember 2023.?

Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Investasi

Selain itu, Aviliani juga menyoroti perlunya kebijakan fiskal yang mendukung untuk menarik investor. Ia menyarankan pemberian diskon pajak bagi investor sebagai salah satu bentuk insentif. "Insentif paling pas, DHE (Devisa Hasil Ekspor) kalau masuk masalah pajak, kalau dia menempatkan di tempat tertentu misalnya di obligasi pemerintah dikasih insentif lebih besar, misalnya pajaknya," jelasnya.

Pentingnya Kolaborasi antara Pemerintah, BI, dan Perbankan

Aviliani juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan perbankan dalam merebut likuiditas. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara ketiganya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. "Ada BI, Pemerintah, dan bank. Ketiga ini akan berebut likuiditas," ujarnya dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Juli 2024.

Harapan terhadap Kebijakan Pemerintah

Dengan mempertimbangkan berbagai saran dan masukan dari para ekonom dan pelaku industri, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS. Penerapan relaksasi perbankan dan insentif bagi sektor riil diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan sektor industri dalam negeri.?