Bank NTB Syariah Terapkan Prinsip Meritokrasi dalam Seleksi Pengurus Baru untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Profesionalisme

Bank NTB Syariah Terapkan Prinsip Meritokrasi dalam Seleksi Pengurus Baru untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Profesionalisme

JAKARTA  - Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang berlandaskan prinsip syariah dan profesionalisme dengan mengimplementasikan prinsip meritokrasi dalam seleksi calon pengurus baru. Langkah strategis ini diambil dalam upaya memperkuat fondasi kredibilitas dan keberlanjutan Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang modern dan terpercaya.

Meritokrasi sebagai Landasan Utama dalam Pemilihan Pengurus Baru

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pengurus Bank NTB Syariah, Prof. Riduan Mas’ud, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) menyatakan bahwa penerapan prinsip meritokrasi dalam proses seleksi pengurus baru merupakan hal yang sangat penting. “Meritokrasi menempatkan individu dalam posisi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan integritas. Tata kelola yang baik tidak bisa dipisahkan dari siapa yang memimpin,” ujar Prof. Riduan Mas’ud saat memberikan penjelasan terkait penerapan prinsip tersebut.

Baca Juga

Sembilan Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mei 2025: Hapus Denda, Tunggakan, dan Pajak Progresif

Pendaftaran seleksi calon pengurus baru—termasuk Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)—telah dimulai sejak tanggal 24 April 2025 dan terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Hingga saat ini, sebanyak 97 pelamar telah mendaftarkan diri, baik secara langsung maupun daring. Proses seleksi ini bertujuan untuk mencari calon pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kerja Sama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk Menjaga Objektivitas Seleksi

Untuk memastikan seleksi berlangsung dengan objektif dan berkualitas tinggi, Bank NTB Syariah menggandeng Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai mitra profesional dalam proses seleksi ini. LPPI akan membantu menyaring 25 nama terbaik dari ratusan pelamar untuk diajukan kepada panitia seleksi. Proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prof. Riduan Mas’ud menegaskan bahwa keterlibatan lembaga independen dalam seleksi ini mencerminkan keseriusan pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam menjauhi praktik-praktik lama yang sering kali dipenuhi dengan intervensi politik dan kompromi birokratis. “Ini bukan sekadar reformasi administratif, tetapi juga transformasi budaya organisasi. Kami ingin memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat,” ujar Prof. Riduan.

Prinsip Syariah Sebagai Dasar dalam Proses Seleksi

Proses seleksi yang menerapkan prinsip meritokrasi ini, menurut Prof. Riduan, tidak hanya memastikan keadilan dalam memilih pengurus yang berkompeten, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam keuangan syariah, seperti amanah, keadilan (al-‘adl), dan profesionalisme (itqan). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar moral dan operasional yang sangat penting dalam membangun sebuah lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga kuat secara etis.

“Meritokrasi tidak hanya mencerminkan keadilan dalam seleksi, tetapi juga menguatkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang kami pegang teguh. Ini adalah bagian dari upaya untuk membangun Bank NTB Syariah sebagai lembaga yang tidak hanya memiliki kekuatan finansial, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi,” tambahnya.

Strategi Meningkatkan Kepercayaan dan Daya Saing Lembaga

Penerapan meritokrasi dalam seleksi pengurus baru ini juga dipandang sebagai strategi penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing Bank NTB Syariah di pasar. Prof. Riduan mengungkapkan bahwa, jika diterapkan dengan konsisten, prinsip meritokrasi akan membawa dampak positif terhadap kualitas kepemimpinan di Bank NTB Syariah. “Meritokrasi akan melahirkan kepemimpinan yang visioner dan organisasi yang tangguh, bebas dari politisasi dan nepotisme,” jelasnya.

Dengan menerapkan prinsip meritokrasi, Bank NTB Syariah berupaya untuk mendorong pembaruan dan transformasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan di industri perbankan syariah, khususnya di tingkat daerah. Proses seleksi yang terbuka ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah yang berintegritas tinggi.

Proses Seleksi yang Terbuka dan Kolaborasi Profesional

Sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga transparansi dan kualitas seleksi, Bank NTB Syariah juga terus menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga profesional seperti LPPI. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemegang saham, Bank NTB Syariah berharap dapat menghasilkan pengurus yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank.

Prof. Riduan Mas’ud menyampaikan, “Kami berharap bahwa melalui proses seleksi ini, Bank NTB Syariah akan semakin solid dan siap menjalankan peran pentingnya dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.”

Langkah Transformasi Menuju Lembaga Keuangan yang Modern dan Etis

Melalui penerapan prinsip meritokrasi, Bank NTB Syariah ingin membangun sebuah lembaga keuangan yang tidak hanya modern dan profesional, tetapi juga beretika. Proses seleksi ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang luas, tidak hanya untuk lembaga, tetapi juga untuk masyarakat NTB dan sekitarnya.

Dengan mengedepankan transparansi dan objektivitas, serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap aspek pengelolaan, Bank NTB Syariah siap menjalani masa depan yang penuh tantangan dengan keyakinan dan integritas yang tinggi.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank NTB Syariah bertujuan untuk terus berkembang menjadi lembaga perbankan syariah yang mampu bersaing secara global, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai dasar keuangan syariah yang menjadi landasan operasionalnya.