Catat, Ini Jadwal Penyaluran dan Syarat Penerima Bansos Beras 10 Kg untuk Juni Juli 2025
JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bansos beras tersebut dijadwalkan berlangsung mulai minggu ketiga hingga minggu keempat Juni 2025 dan akan berlanjut hingga Juli 2025.
Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasaran, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga bahan pangan pokok. Dalam keterangannya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kg akan difokuskan kepada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, terutama daerah yang mengalami lonjakan harga beras.
“Tentunya (penyaluran bansos beras) mulai pada Juni minggu ketiga keempat, itu yang harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” ujar Arief kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.
Baca Juga
Penyaluran bansos beras ini diprioritaskan bagi daerah-daerah dengan harga beras tinggi dan daerah dengan keterbatasan stok. Hal ini dilakukan untuk menekan harga beras agar tetap stabil di pasaran dan menjaga ketersediaan pangan, khususnya di wilayah yang mengalami disparitas harga cukup signifikan.
“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu,” jelas Arief.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan proses verifikasi data penerima bansos beras untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses verifikasi ini dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima manfaat.
Arief juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, verifikasi data yang dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mencapai sekitar 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari total target 18,3 juta KPM.
Anggaran Bansos Beras Capai Rp5 Triliun
Untuk mendukung realisasi bantuan ini, Bapanas akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Besaran anggaran tersebut masih dapat disesuaikan tergantung hasil akhir dari verifikasi jumlah penerima manfaat.
“Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ungkap Arief.
Selain membantu masyarakat yang membutuhkan, bansos beras ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan beras nasional, sehingga inflasi pangan tetap terkendali.
Syarat Penerima Bansos Beras 10 Kg
Pemerintah juga telah menetapkan kategori penerima bansos beras 10 kg yang akan disalurkan pada Juni hingga Juli 2025. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa terdapat tiga kriteria utama penerima bantuan pangan beras tersebut.
Daerah dengan stok beras rendah, terutama wilayah-wilayah di kawasan Papua dan Maluku, yang memang bukan merupakan daerah sentra produksi beras nasional.
Daerah perkotaan yang bukan merupakan pusat produksi beras, tetapi memiliki populasi masyarakat yang tinggi dan rentan terdampak lonjakan harga pangan.
Daerah dengan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Daerah-daerah ini biasanya mengalami gejolak harga lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di atas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Kemudian perkotaan, kita kucurkan lebih awal,” jelas Mentan Amran Sulaiman.
Pemerintah Percepat Distribusi Bansos Beras
Melihat tren kenaikan harga beras yang masih terjadi di berbagai daerah, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran bansos beras guna mengurangi tekanan harga di pasar. Bahkan Bapanas menyatakan bahwa mekanisme distribusi akan diatur sedemikian rupa agar bansos beras benar-benar menyasar kepada kelompok masyarakat prasejahtera yang membutuhkan.
Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pelaksana teknis penyaluran juga memastikan bahwa proses distribusi bansos beras akan dilakukan secara tepat sasaran, dengan memanfaatkan gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sejalan dengan program ini, pemerintah berharap bahwa intervensi pasar melalui bansos beras dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk menahan lonjakan harga, sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional.
Upaya Jaga Ketahanan Pangan Nasional
Langkah penyaluran bansos beras ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras di beberapa wilayah Indonesia mengalami tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Selain faktor cuaca yang memengaruhi produksi pertanian, disparitas harga juga menjadi persoalan serius karena adanya perbedaan biaya distribusi antarwilayah, khususnya untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera.
“Bantuan ini sifatnya sementara, untuk meredam harga-harga yang melonjak, sambil kita dorong produksi beras dalam negeri agar meningkat,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Kolaborasi Antar Lembaga
Dalam pelaksanaannya, program bansos beras ini merupakan hasil kerja sama antara beberapa lembaga pemerintah, mulai dari Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BPKP, Bulog, hingga pemerintah daerah. Seluruh lembaga akan saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa penyaluran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk aktif berpartisipasi dalam program ini, baik dengan melakukan pengawasan maupun memberikan laporan jika ditemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Masyarakat Diimbau Segera Periksa Status Penerima
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar segera memeriksa status penerima bansos beras 10 kg melalui jalur resmi. Pemeriksaan status penerima dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial atau melalui pemerintah desa dan kelurahan setempat.
Masyarakat penerima bantuan juga akan mendapatkan pemberitahuan resmi melalui surat atau pesan singkat (SMS) dari pihak terkait agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
Jika masih ada data yang belum lengkap atau terdapat kendala administrasi, pemerintah daerah bersama aparat terkait akan membantu proses pendataan ulang.
Kesimpulan: Bansos Beras Jadi Solusi Stabilkan Harga
Dengan pengalokasian bansos beras 10 kg untuk 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia, pemerintah berharap program ini mampu menjadi solusi efektif dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, meringankan beban masyarakat kurang mampu, serta mendorong distribusi beras yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Program ini juga menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi pangan, yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian utama dalam agenda perekonomian nasional.
Rekomendasi
Berita Lainnya
