JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, baru-baru ini mengumumkan langkah signifikan dalam percepatan pembangunan 123 ribu unit rumah di atas lahan seluas 792 hektare milik BUMN. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Erick menyatakan bahwa percepatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keberadaan payung hukum yang jelas dan transparan dalam pelaksanaannya.
“Jadi percepatan 792 hektare dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa,” ujar Erick.
Kerja Sama Strategis dengan Kementerian PKP
Proyek ambisius ini melibatkan kerja sama erat antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Menteri Maruarar Sirait. Dalam pertemuan yang diadakan, kedua pihak sepakat untuk mengundang lebih banyak sektor dalam proyek ini, termasuk sektor swasta, memastikan adanya transparansi serta kepercayaan publik dalam setiap langkah yang diambil.
Erick menambahkan bahwa kerja sama ini akan memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, dengan format yang memungkinkan seperti joint venture atau kerja sama operasi (KSO). Pendekatan ini memungkinkan berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif, mulai dari pengembang besar hingga kecil, sehingga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.
“Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil,” jelas Erick lebih lanjut.
Rencana Pemanfaatan Lahan Strategis
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menjelaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ini merupakan tanah milik Perumnas dan beberapa lokasi strategis milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Total ada lima lokasi transit yang berada di area stasiun yang dipilih untuk pengembangan.
Kelima lokasi tersebut termasuk Pulau Gebang di Jakarta, Stasiun Cisayur di Tangerang, Stasiun Jurangmangu di Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender di Jakarta, dan pembangunan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.
“Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun,” ujar Budi.
Transit Oriented Development (TOD)
Pengembangan proyek di sekitar stasiun mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD), yang bertujuan menciptakan hunian yang terkoneksi dengan transportasi umum. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan aksesibilitas ke pusat kota dengan lebih efisien.
Konsep TOD ini dinilai sangat penting dalam pengembangan perkotaan modern, di mana area hunian terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Dalam jangka panjang, konsep ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan polusi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk di sekitar area tersebut.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Erick menggarisbawahi pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar proyek ini bisa berjalan maksimal. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta sangat diperlukan. Apalagi, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan defisit perumahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam lelang pekerjaan konstruksi nanti, akan diupayakan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan kecil dan menengah, agar manfaat ekonomi dari proyek ini bisa dirasakan lebih luas. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui proyek infrastruktur.
Tantangan dan Harapan
Meskipun program ini sangat menjanjikan, tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk penyiapan lahan, perizinan, dan koordinasi lintas sektoral. Namun, pemerintah yakin dengan kerjasama yang solid dan dukungan regulasi yang tepat, proyek ini dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara efektif.
Harapannya, pembangunan 123 ribu rumah di atas lahan BUMN ini dapat menjadi solusi atas persoalan hunian yang selama ini membelit masyarakat di kota-kota besar. Dengan adanya rumah yang terjangkau, masyarakat berpenghasilan rendah pun diharapkan dapat memiliki hunian layak yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi yang memadai.
Sebagai penutup, Erick menegaskan komitmennya untuk terus mendorong upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam sektor perumahan. Langkah ini, tutup Erick, merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.