Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengumumkan peluang baru dalam sektor perumahan, dengan adanya potensi investasi dari Uni Emirat Arab (UEA). Investasi ini direncanakan akan berlangsung dalam format kerja sama business-to-business (B2B). Sejalan dengan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengarahkan perusahaan pelat merah untuk mempersiapkan lahan yang dapat menjadi lokasi bagi proyek investasi tersebut, Kamis, 6 Februari 2025.
Persiapan Lahan dan Dukungan Pemerintah
Satuan Tugas Perumahan mencatat bahwa ada potensi pembangunan hingga satu juta unit rumah yang didukung oleh dana investasi dari pemerintah UEA. Beberapa lahan yang telah disiapkan untuk proyek ini, termasuk aset milik Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta tanah milik perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Perum Perumnas.
"Soal tanah, investasi rumah dari UEA di dalam negeri akan ada kebijakan khusus oleh BUMN yang bekerja sama," ujar Fahri, pejabat terkait dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pernyataannya di Gedung DPR pada Kamis, 6 Februari 2025. Meski begitu, Fahri belum dapat mengungkapkan nilai potensi investasi yang akan diberikan oleh investor dari UEA. Namun, dia menegaskan pentingnya investasi ini untuk mengatasi kelangkaan rumah terjangkau di Indonesia. "Pemerintah menjamin pasokan dulu. Ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo di semua sektor, seperti pangan dan energi," tambahnya.
Kelayakan Investasi Masih Dikaji
Menurut Fahri, investor dari UEA saat ini sedang dalam tahap menghitung kelayakan investasi program tersebut. Imbal balik investasi di Indonesia harus tetap terjaga, sambil memastikan harga hunian dalam program tiga juta rumah tetap terjangkau. "Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar langsung menyanggupi untuk memasok satu juta unit hunian per tahun. Namun, saya mensyaratkan bunga investasi harus lebih rendah dari yang ada di Indonesia," jelas Fahri saat berbicara dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue, Rabu, 11 Desember 2024.
Permintaan Tinggi di Sektor Perumahan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan bahwa permintaan untuk investasi di sektor perumahan masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit pada akhir tahun lalu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa program tiga juta rumah mulai mendapatkan perhatian khusus dari para investor asing. "Sebagai mantan pengusaha, saya pernah punya mitra orang asing juga. Saya mengerti bahwa investasi dalam MoU masih membutuhkan kerja lumayan keras untuk mencapai tahap realisasi," ujar Maruarar saat meninjau Rusun Pasar Rumput, Kamis, 28 November 2024
Minat dari Berbagai Negara Besar
Selain UEA, beberapa investor dari negara-negara besar lainnya seperti Cina, Dubai, dan Qatar, juga menunjukkan ketertarikan signifikan terhadap program perumahan ini. Meskipun demikian, investasi tersebut masih berada pada tahap awal dan baru dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).