Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemangkasan anggaran signifikan sebesar 42,41 persen dari total Pagu Anggaran Tahun 2025. Pemangkasan ini setara dengan penghematan sebesar Rp 1,65 triliun dari total anggaran yang awalnya sebesar Rp 3,9 triliun. Adapun langkah ini merupakan bagian dari penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara, Kamis, 13 Februari 2025.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 12 Februari 2025, menekankan pentingnya efisiensi tersebut. "Di Kementerian ESDM telah dilakukan efisiensi dan acuan untuk pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2025," ujarnya. Yuliot menjelaskan, anggaran yang dipangkas tersebut melibatkan beberapa sumber dana. Anggaran dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dipotong sebesar Rp 1,3 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dikurangi Rp 139,3 juta, dan dana dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 216,8 juta.
Kendati demikian, beberapa proyek strategis tetap berlanjut, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Salah satu proyek yang tetap berjalan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan skema multiyears contract. Sebanyak empat unit PLTMH direncanakan dengan total anggaran belanja mencapai Rp 25,2 miliar. Selain itu, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema serupa akan melibatkan pembangunan sembilan unit dengan total anggaran Rp 2,0 miliar. Tidak ketinggalan, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap PLTMH juga akan dilakukan, dengan anggaran Rp 2,08 miliar.
Menghadapi tantangan penghematan ini, Kementerian ESDM juga tengah mengajukan revisi tambahan anggaran yang bersumber dari PNBP Minerba dengan total permintaan mencapai Rp 4,24 triliun. Dana ini direncanakan untuk mendanai proyek-proyek penting, seperti pembangunan pipa gas bumi Cisem tahap II, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1,79 triliun, serta proyek Dusem yang memakan biaya sebesar Rp 2,43 triliun.
Efisiensi anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang menerbitkan Inpres No 1 Tahun 2025. Instruksi ini mematok target penghematan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun, serta efisiensi total APBN senilai Rp 306,6 triliun. "Kami berkomitmen untuk mengefisienkan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan proyek-proyek prioritas," tambah Yuliot.
Untuk mendukung langkah ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang memberikan panduan efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Menurut Yuliot Tanjung, meskipun ada pengetatan anggaran, kementeriannya akan terus fokus pada proyek-proyek yang dianggap penting dan berdampak strategis untuk pembangunan nasional.
Dengan tetap menjaga keberlangsungan beberapa proyek infrastruktur penting, Kementerian ESDM berharap dapat mempertahankan pertumbuhan sektor energi dan mineral yang saat ini menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
Keberanian dalam memangkas anggaran ini memperlihatkan upaya serius dari pemerintah untuk lebih fokus pada pengeluaran yang benar-benar strategis dan berdampak besar bagi masyarakat, serta mengurangi pengeluaran yang dinilai kurang efisien. Langkah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab lebih dalam mengelola dana publik, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.