Jakarta — Dalam upaya mendukung pencapaian program 3 juta rumah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Erick Thohir, melakukan percepatan penyediaan lahan seluas 792 hektare. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun 123 ribu rumah di berbagai lokasi strategis. Setidaknya lima lokasi sudah dinyatakan clean and clear, serta siap diproses lebih lanjut dalam waktu dekat.
Keputusan percepatan ini diumumkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, setelah pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin sore lalu. Pertemuan ini juga melibatkan Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Selasa, 11 Februari 2025.
Erick menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor yang didukung oleh landasan hukum yang kuat. "Kami sepakat untuk memastikan kerjasama ini dipayungi hukum yang jelas agar semua pihak bisa berkolaborasi secara transparan dan bertanggung jawab," ujarnya.
Dengan semakin menipisnya lahan khususnya di perkotaan, inisiatif ini dianggap sebagai sebuah langkah strategis. "Saat ini, kami telah mengidentifikasi lima lokasi yang clear and clear dan siap ditinjau. Ini menjadi dasar utama untuk melanjutkan langkah selanjutnya dalam penyediaan rumah," lanjut Erick.
Kolaborasi yang Dilakukan
Kementerian BUMN, dalam kapasitasnya, menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pemerintah lainnya. Erick menyatakan, "Kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMN dalam program ini dilakukan dengan tujuan menciptakan sistem perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia."
Ia juga menjelaskan tentang kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam menangani kasus perumahan. Hingga kini, Kementerian BUMN bersama BTN berhasil menyelesaikan 80 ribu dari 118 ribu kasus perumahan, memanfaatkan dana keuntungan BTN sebesar Rp1 triliun. "Kami selalu berusaha untuk transparan dan efisien dalam setiap tahap program ini," tambah Erick.
Tantangan di Lapangan
Penyediaan lahan dalam jumlah besar masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses administrasi hingga izin lingkungan. Meski demikian, Erick optimis bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang baik, hambatan tersebut dapat diatasi. "Kendala akan selalu ada, namun kami percaya bahwa dengan kerjasama yang solid, semua tantangan bisa diselesaikan," tegasnya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pengembang dan masyarakat. Ketua REI menyebutkan bahwa kekhawatiran terkait kerumitan birokrasi dalam penyediaan lahan bisa diminimalisir dengan adanya payung hukum yang jelas. "Kami mendukung inisiatif ini dan siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan perumahan yang lebih baik," kata Ketua REI.
Sementara itu, masyarakat menyambut baik rencana ini dengan harapan akan adanya akses perumahan yang lebih mudah dan harga yang terjangkau. Budi, seorang warga Jakarta, menyatakan, "Kami berharap langkah ini dapat segera terlaksana dan membantu masyarakat memiliki rumah dengan harga yang terjangkau."
Dengan lahan seluas ini, diharapkan dapat menampung puluhan ribu rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat di Indonesia. Inisiatif ini sekaligus menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan permukiman di kota-kota besar.