Jakarta - Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi energi menuju pengurangan emisi karbon dan mencapai target net-zero pada 2060. Namun, pernyataan terbaru dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memicu kritik karena dianggap menunjukkan komitmen setengah hati pemerintah.
Dalam sebuah pernyataannya, Menteri ESDM menyoroti keterbatasan anggaran negara sebagai alasan untuk tidak memaksakan program pensiun dini PLTU. Langkah ini sejatinya menjadi salah satu pijakan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon. Pernyataan tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak yang mendukung transisi energi bersih di Indonesia, Rabu, 5 Februari 2025.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya tidak mendukung percepatan transisi energi. "Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara," tegasnya.
Selama ini, pemerintah masih memberikan berbagai insentif kepada industri batu bara, seperti royalti nol persen dan skema Domestic Market Obligation (DMO) yang justru memperpanjang usia operasional PLTU berbasis batu bara. Kebijakan serupa diamati telah membatalkan penerapan pajak karbon yang sangat dinantikan sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam transisi energi. Langkah-langkah ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan mengurangi emisi.
Lebih lanjut, Bondan menambahkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat membingungkan lembaga keuangan global yang sejatinya diperlukan untuk mendukung pendanaan besar dalam proses transisi energi. "Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi," katanya.
Sementara itu, Indonesia diharapkan tidak menggunakan langkah negara lain seperti Amerika Serikat yang berencana keluar dari Perjanjian Paris 2025, sebagai dalih untuk memperlambat transisi energi. Sebaliknya, situasi ini harusnya menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara yang tetap berkomitmen pada dekarbonisasi sektor energi. “Alih-alih menjadikan keluarnya AS sebagai alasan untuk memperlambat transisi energi, Indonesia harus mengambil peluang untuk mencari dukungan lebih besar dari negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen untuk dekarbonisasi," jelas Bondan.
Penting dicatat, pada forum G20 yang lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa transisi energi adalah prioritas nasional. Ini menandakan ada perbedaan pesan yang disampaikan di antara pejabat tinggi Indonesia, yang mengancam kredibilitas negara di mata dunia. Untuk mempertahankan kepercayaan internasional, Indonesia perlu menunjukkan konsistensi dalam kebijakan transisi energi.
Pemerintah, menurut para pengamat, seharusnya lebih berani mengambil langkah progresif dalam mendorong pensiun dini PLTU yang beroperasi di Indonesia. Langkah-langkah tersebut termasuk mengalihkan subsidi dari energi fosil ke energi terbarukan, memperketat standar emisi untuk PLTU batubara, mempercepat reformasi sektor kelistrikan agar lebih berpihak pada energi terbarukan, dan memastikan transisi energi yang adil bagi semua masyarakat yang terdampak.
Pada akhirnya, jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan mengambil tindakan yang kontradiktif terhadap komitmen transisi energinya, Indonesia berisiko mengalami kerugian jangka panjang akibat krisis iklim dan polusi udara yang semakin memburuk. Janji-janji untuk mencapai net-zero emisi bisa menjadi hampa, merugikan masa depan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Implementasi kebijakan yang proaktif dan efisien dalam transisi energi akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target emisinya dan berperan aktif dalam upaya global melawan perubahan iklim. Dengan komitmen penuh dan langkah nyata, Indonesia bisa menetapkan contoh bagi negara-negara berkembang lainnya dalam membangun masa depan energi bersih dan berkelanjutan.