JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi nasional. Pada peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 yang digelar di Jakarta, pemerintah secara resmi mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp750 triliun untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia.
Langkah strategis ini dinilai sebagai bentuk konkret dari keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya dari tingkat desa, sebagai upaya menjaga daya tahan perekonomian nasional di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan bahwa dana sebesar itu akan difokuskan untuk pembentukan dan penguatan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), ekspansi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami pastikan, program ini bukan hanya soal angka besar, tetapi merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil yang selama ini sering luput dari perhatian sistem keuangan nasional," tegas Teten Masduki.
Kopdes Merah Putih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa
Salah satu program unggulan yang akan mendapatkan prioritas pendanaan adalah Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Pemerintah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp250 triliun untuk mendorong pembentukan badan usaha koperasi di tingkat desa. Program ini akan difokuskan pada pembentukan sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2025.
Melalui program ini, pemerintah berharap koperasi desa bisa menjadi lembaga pembiayaan berbasis komunitas yang dapat menyalurkan pinjaman awal hingga Rp3 miliar per desa. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, Kopdes Merah Putih juga akan didorong untuk memiliki peran strategis lainnya, seperti menjadi distributor pupuk, elpiji, sembako, hingga Agen BRILink sebagai bagian dari integrasi layanan keuangan digital di tingkat desa.
"Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam biasa. Kami membangun koperasi ini untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan keuangan dan distribusi kebutuhan dasar masyarakat desa," kata Teten.
Dengan model koperasi ini, desa akan menjadi lebih mandiri secara ekonomi, mempercepat proses distribusi bantuan, serta memperluas jangkauan layanan perbankan digital yang inklusif.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Diperluas, Tambah 2,34 Juta Debitur Baru
Selain melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Program KUR tahun ini menargetkan penambahan setidaknya 2,34 juta debitur baru, yang sebagian besar berasal dari kalangan usaha kecil di daerah.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah, murah, dan cepat kepada pelaku UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal.
"Dengan KUR, kami ingin memastikan tidak ada lagi UMKM yang terpinggirkan hanya karena kesulitan mengakses pembiayaan," tambah Teten.
Program ini juga akan dikolaborasikan dengan perbankan nasional, terutama bank-bank milik negara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, yang selama ini telah aktif menyalurkan KUR ke berbagai sektor produktif.
Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggaran Rp200 Triliun untuk 17,98 Juta Penerima
Tidak hanya pembiayaan usaha, pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp200 triliun. Program ini merupakan bagian dari agenda besar nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan masyarakat dari kelompok rentan.
Program MBG menargetkan sekitar 17,98 juta orang sebagai penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Program ini diyakini akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya akan memperkuat kualitas tenaga kerja di masa mendatang.
"MBG bukan sekadar memberikan makanan, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan lebih kuat," ujar Teten Masduki.
UMKM: Pilar Utama Ekonomi Nasional
Pemerintah menilai program-program tersebut sebagai bagian integral dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap sekitar 120 juta tenaga kerja dari total 130 juta lapangan kerja yang ada di Indonesia. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen, serta mewakili 99 persen dari total unit usaha yang beroperasi di Indonesia.
Dengan kontribusi sebesar itu, wajar jika sektor UMKM disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah menyadari bahwa memperkuat sektor ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.
"UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Di tengah tantangan global, pondasi ekonomi nasional harus berdiri kokoh di atas ekonomi rakyat, bukan semata-mata mengandalkan korporasi besar," jelas Teten.
Kolaborasi Antar Kementerian dan Lembaga
Pemerintah memastikan bahwa program penguatan UMKM ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendukung program ini melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat desa berbasis energi dan sumber daya lokal.
Selain itu, perbankan nasional juga akan berperan aktif, baik melalui penyaluran KUR maupun keterlibatan dalam program Kopdes Merah Putih. Salah satu contoh konkret adalah integrasi Agen BRILink ke dalam koperasi desa untuk memperluas layanan keuangan digital di desa-desa.
"Kami memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN bersinergi agar program ini berjalan maksimal. Tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri," ujar Teten.
Optimisme Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
Di tengah situasi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, pemerintah optimistis bahwa kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan akan menjadi solusi efektif. Dengan memperkuat basis ekonomi desa, membangun koperasi berbasis komunitas, memperluas pembiayaan UMKM, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui MBG, Indonesia diyakini akan memiliki ketahanan ekonomi yang jauh lebih kuat dan tangguh.
"Kuncinya ada di desa, ada di UMKM. Selama masyarakat kecil kuat, maka ekonomi Indonesia juga akan kuat," tegas Teten.
Dengan program Rp750 triliun yang telah disiapkan, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat kecil akan semakin meningkat, sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru di seluruh pelosok Tanah Air.