Kementerian BUMN Hemat Anggaran Rp 115,6 Miliar: Efisiensi Operasional dan Pemangkasan Pos Anggaran

Kementerian BUMN Hemat Anggaran Rp 115,6 Miliar: Efisiensi Operasional dan Pemangkasan Pos Anggaran

Jakarta – Dalam langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 115,6 miliar dari pagu awal yang dianggarkan sebesar Rp 277,5 miliar. Pengurangan anggaran tersebut menjadikan sisa anggaran hanya Rp 161,9 miliar, yang kemudian diusulkan untuk ditingkatkan kembali oleh Kementerian BUMN guna memastikan kelangsungan operasional kementerian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemangkasan anggaran ini terutama berdampak pada program pengembangan pengawasan BUMN dan program dukungan manajemen. "Dari pagu anggaran awal Rp 277,5 miliar, di mana terdiri dari Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk program dukungan manajemen," ujar Erick Thohir.

Erick menggarisbawahi bahwa operasional minimum untuk menjalankan Kementerian BUMN memerlukan dana sekitar Rp 215 miliar. Atas dasar tersebut, Erick telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk penyesuaian anggaran. "Kemarin kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tentu belum mendapat konfirmasi 100% tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ngada," jelas Erick, menunjukkan keyakinannya bahwa usulan tersebut didasarkan pada batas minimum yang realistis.

Penghematan ini dilakukan melalui sejumlah pemangkasan signifikan, antara lain pemotongan perjalanan dinas hingga 54% dan pengurangan biaya pengawasan BUMN sebesar 50%. "Sebetulnya (pengawasan) sangat penting, kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan," ujar Erick, menekankan pentingnya pengawasan dalam operasional BUMN.

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan efisiensi anggaran juga terjadi pada fasilitas Teknologi Informasi (IT) yang mengalami pengurangan sebesar 41%, serta penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipangkas hingga 90%. "Kendaraan dinas yang sebelumnya kami semua menyewa, sekarang kami mencoba yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid, harganya bisa lebih murah," terangnya, mengindikasikan inovasi dalam mengelola anggaran fasilitas kendaraan dinas dengan penghematan hingga 66%.

Selain itu, pemangkasan juga meliputi kegiatan rapat dan seremonial yang ditekan sebesar 43%, serta penggunaan gedung yang dipangkas hingga 39%. Erick menegaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap komunikasi terkait finalisasi dana operasional tersebut. "Kami masih berkomunikasi, walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja satu sampai dua bulan ke depan," pungkas Erick, menunjukkan optimisme terhadap kemungkinan peningkatan alokasi anggaran.

Strategi pemangkasan dan efisiensi ini diharapkan dapat tetap menjaga kinerja Kementerian BUMN tanpa mengganggu fungsi-fungsi vital lainnya. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam belanja negara, sekaligus memastikan optimalisasi setiap rupiah yang dianggarkan. Erick Thohir menegaskan bahwa segala usaha yang dilakukan adalah untuk kepentingan jangka panjang pengelolaan BUMN yang lebih baik dan transparan.

Dengan demikian, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Kementerian BUMN untuk menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangannya, sekaligus menunjukkan respons terhadap kebutuhan pengurangan biaya di tengah kondisi fiskal yang menantang.