Pemangkasan Anggaran, Mobil Dinas Pejabat Kementerian BUMN Beralih ke Hybrid

Pemangkasan Anggaran, Mobil Dinas Pejabat Kementerian BUMN Beralih ke Hybrid

JAKARTA - Dalam upaya melakukan efisiensi anggaran, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan untuk mengganti kendaraan dinas pejabat di lingkungan Kementerian BUMN dari yang sebelumnya berbasis listrik menjadi mobil hybrid. Langkah ini diambil menyusul pemangkasan anggaran signifikan yang diterima oleh kementerian tersebut.

Keputusan ini muncul setelah Kementerian BUMN mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp115,6 miliar dari total Rp277,5 miliar. Pemangkasan ini menyebabkan sisa anggaran untuk kementerian ini hanya menyentuh angka Rp161,9 miliar. Dalam upaya menyesuaikan diri dengan perubahan ini, Erick Thohir menyampaikan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pagu anggaran kementerian ini menjadi Rp215 miliar pada tahun 2025.

Erick Thohir menjelaskan bahwa peningkatan pagu anggaran yang diusulkan tersebut telah memperhitungkan sejumlah efisiensi yang diterapkan oleh kementeriannya. Salah satu langkah signifikan adalah pengurangan biaya kendaraan dinas hingga 66 persen dengan beralih dari mobil listrik ke hybrid. "Kemarin kami semua menyewa, kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid, harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Selain pengurangan biaya kendaraan dinas, Kementerian BUMN juga telah memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 54 persen. Upaya efisiensi lainnya mencakup penurunan biaya pengawasan BUMN hingga 50 persen, penurunan anggaran fasilitas IT sebesar 41 persen, dan pengurangan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) hingga 90 persen. Erick menekankan pentingnya mengurangi fasilitas pimpinan hingga 70 persen. "Lalu untuk pengurangan ATK itu sampai 90 persen, dan 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan," tegasnya.

Lebih lanjut, Erick menyatakan bahwa kementeriannya juga mengurangi anggaran untuk kegiatan rapat sebesar 43 persen. "Serta meniadakan juga hal-hal yang seremonial, kita sudah pangkas. Lalu 39 persen efisiensi pemakaian gedung," tambahnya.

Di tengah-tengah berbagai langkah penghematan tersebut, Kementerian BUMN berharap bahwa usulan peningkatan pagu anggaran ke angka Rp215 miliar dapat mengakomodasi kebutuhan operasional yang lebih baik pada tahun mendatang. Kendati demikian, Erick menekankan pentingnya tetap menjalankan efisiensi yang telah diterapkan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan dengan maksimal untuk mendukung program-program strategis kementerian.

Perubahan ini tidak hanya mencerminkan upaya Kementerian BUMN dalam menghadapi tantangan anggaran, tetapi juga menggambarkan tekad untuk tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pilihan mobil hybrid yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional berbasis bahan bakar fosil. Erick menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk mendukung pencapaian target-target lingkungan yang lebih luas.

Dalam konteks lebih besar, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian BUMN selaras dengan kebijakan pemerintah untuk menjalankan tata kelola keuangan yang lebih prudent dan efisien di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Erick Thohir berharap bahwa kementeriannya dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja dan efektivitas layanan publik yang diberikan oleh BUMN.

Kendati tantangan anggaran ini diberikan, Kementerian BUMN tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan alokasi anggaran yang cermat dan efisien, kementerian ini berharap dapat terus mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.