Optimalkan Pelayanan Pelayaran dan Keamanan Kapal: Kerja Sama Ditjen Hubla dengan BUMN

Optimalkan Pelayanan Pelayaran dan Keamanan Kapal: Kerja Sama Ditjen Hubla dengan BUMN

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan pelayanan pelayaran dan keamanan kapal berbendera Indonesia, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) telah menjalin kerja sama strategis dengan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kerja sama ini diformalisasikan melalui penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Komitmen untuk Indonesia Emas pada 2045

Kerja sama ini tidak hanya mencerminkan sinergitas antara Ditjen Hubla sebagai regulator dan kedua BUMN sebagai mitra kerja pemerintah, tetapi juga menunjukkan profesionalitas dan pengabdian masing-masing pihak dalam mendukung perekonomian nasional menuju pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Perjanjian ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi industri pelayaran dan keselamatan kapal di perairan Indonesia.

"Perjanjian ini bukan hanya sekadar tanda tangan, melainkan langkah konkret meningkatkan koordinasi dan sinergi antara semua pihak terkait dalam pemanfaatan aset-aset penting di pelabuhan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi.

Fokus pada Keamanan Kapal

Sebagai bagian dari perjanjian ini, PT Biro Klasifikasi Indonesia mendapatkan pelimpahan otoritas untuk mengelola keamanan kapal berbendera Indonesia sesuai dengan aturan ISPS Code. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan International Ship Security Certificate (ISSC) dijelaskan oleh Capt. Antoni, termasuk instalasi dan fungsi Ship Security Alert System (SSAS), serta penyusunan dan persetujuan Ship Security Assessment (SSA) dan Ship Security Plan (SSP) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

"Memastikan keamanan kapal adalah amanah yang harus dipenuhi," tambah Capt. Antoni. "Ini adalah bentuk pelimpahan otoritas yang bertanggung jawab kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia."

Meningkatkan Pelayanan Pelayaran

Baca Juga

Kemenhub Prioritaskan Keselamatan Perlintasan Sebidang KAI: Respons Atas Maraknya Kecelakaan Fatal

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di sektor pelayaran juga mendapatkan perhatian khusus dalam kerja sama ini. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG), menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan di bidang ini. Capt. Antoni menekankan pentingnya kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum, prosedur, dan peraturan yang berlaku.

"Apa yang kita lakukan hari ini mencerminkan peningkatan sinergi dalam pemanfaatan aset pelabuhan oleh semua pihak," jelasnya. "Penting untuk memastikan semua pihak, baik pemerintah, operator, maupun pengguna jasa, memahami peran mereka dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran."

Pemanfaatan Aset dan Inisiatif Hijau

Pemanfaatan aset pelabuhan yang dioptimalkan termasuk pengoperasian sarana kenavigasian, layanan pemanduan dan penundaan kapal, hingga inaportnet dan sistem informasi penumpukkan barang berbahaya. Ditambah lagi, pengembangan pelabuhan dan penerapan zero emisi atau Green Port di sejumlah pelabuhan menjadi fokus utama untuk mendukung praktik ramah lingkungan.

"Penggunaan lahan di pelabuhan untuk pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan kegiatan kepelabuhanan harus dilakukan dengan bijak," jelas Capt. Antoni. "Kami berkomitmen pada pengembangan yang berkelanjutan."

Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pelayaran Indonesia

Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pelayaran Indonesia, yang disebut sebagai payung hukum telah dibahas secara matang antar Direktorat. MoU ini menjadi landasan untuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci di masa mendatang, dengan kemungkinan implementasi oleh Sub Holding bersama Direktorat.

"Diharapkan kerja sama ini akan lebih kuat dan harmonis dalam waktu dekat," tutur Capt. Antoni.

Optimisme Menuju Masa Depan

Penandatanganan addendum perjanjian ini diharapkan untuk menciptakan langkah harmonis antara Ditjen Hubla dan kedua BUMN, menanamkan rasa optimisme dalam melaksanakan ISPS Code dan pelayanan pelayaran secara keseluruhan. Capt. Antoni menekankan bahwa keselarasan ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

"Dengan sinergi dan koordinasi ini, kita siap menyongsong masa depan pelayaran yang lebih baik dan aman," pungkas Capt. Antoni. Dengan langkah konkret ini, masa depan pelayaran Indonesia diharapkan semakin cerah. Sinergi antara pemerintah dan BUMN adalah fondasi penting untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, dengan pelayaran sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.