Pemerintah Bahas Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025: Komitmen BUMN dan Kemenhub dalam Mendukung Mobilitas Publik

Pemerintah Bahas Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025: Komitmen BUMN dan Kemenhub dalam Mendukung Mobilitas Publik

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan bahwa diskusi terkait penurunan harga tiket pesawat udara untuk keperluan mudik Lebaran 2025 telah dimulai. Langkah ini diambil sebagai bentuk kelanjutan dari keberhasilan penurunan harga tiket pada musim Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

Erick menyatakan, "Kita awali kemarin dengan 100 hari program Bapak Presiden RI, dan kita sukses menurunkan tiket sebesar 10 persen waktu Natal-Tahun Baru. Hari ini sudah mulai ada pembicaraan untuk Lebaran," ungkapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kementeriannya dalam mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto, yang fokus pada mobilitas dan daya beli masyarakat.

Kolaborasi Lintas Sektoral

Keberhasilan penurunan harga tiket pada periode liburan akhir tahun itu tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektoral. Menurut Erick, dukungan dari seluruh perusahaan BUMN krusial dalam mencapai tujuan ini. "Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah. Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerjasama lintas sektoral," tegas Erick.

Peran Kementerian Perhubungan

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi, menyatakan pihaknya secara aktif berkoordinasi untuk mendukung rencana ini. Dudy mengusulkan agar kebijakan penurunan harga tiket pesawat saat periode Lebaran 2025 dilakukan serupa dengan kebijakan saat Natal dan Tahun Baru.

"Berkaca dari kesuksesan kebijakan sebelumnya, kami melihat dampak positif terhadap industri penerbangan domestik," jelas Menhub. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menghasilkan pertumbuhan penerbangan domestik hingga 10,3 persen secara tahunan (year on year, yoy) dengan rata-rata okupansi atau load factor sekitar 80 persen.

Dudy juga menyatakan, "Kementerian Perhubungan memiliki semangat yang sama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya dengan menurunkan harga tiket pesawat pada masa angkutan Lebaran agar dapat dinikmati oleh lebih banyak orang."

Dukungan dari Industri Penerbangan

Dukungan juga datang dari industri penerbangan. Pihak maskapai dan asosiasi terkait telah menyoroti manfaat dari kebijakan ini, termasuk peningkatan jumlah penumpang serta utilisasi pesawat yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMN dan Kemenhub untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi udara di Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pengurangan harga tiket pesawat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif. Harga tiket yang lebih terjangkau memungkinkan lebih banyak orang untuk melakukan perjalanan, baik untuk keperluan mudik maupun wisata dalam negeri, yang pada akhirnya mendukung perekonomian lokal di berbagai daerah.

Sikap Masyarakat dan Harapan Kedepan

Masyarakat menyambut perencanaan ini dengan antusias, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa calon penumpang yang berharap dapat menikmati harga tiket lebih terjangkau. "Jika benar ada diskon lagi seperti Natal dan Tahun Baru, tentu kami akan sangat terbantu. Ini adalah kebijakan yang sangat tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini," ujar Dewi, seorang ibu rumah tangga yang sering mudik ke kampung halamannya setiap Lebaran.

Langkah Selanjutnya

Kedepannya, pemerintah berencana terus memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan ini agar berjalan efektif. Diskusi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk maskapai dan asosiasi penerbangan, akan terus dilanjutkan untuk menjamin kesiapan dan implementasi yang optimal.

Menghadapi kegiatan mudik Lebaran 2025, Erick dan Dudy serta jajaran terkait tetap berkomitmen untuk mendorong sektor perhubungan udara agar tangguh dalam menyikapi peningkatan arus mudik. Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga memajukan sektor transportasi nasional secara keseluruhan.

Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan diskon ini menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur pelayanan udara dan memastikan masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang berkualitas. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi standar bagi kemudahan akses transportasi publik di masa mendatang, seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui mobilitas yang lebih baik.