Pengusaha Transportasi Lokal di Lombok Mengaku Terdampak Kebijakan Angkasa Pura Bandara

Pengusaha Transportasi Lokal di Lombok Mengaku Terdampak Kebijakan Angkasa Pura Bandara

JAKARTA – Dalam beberapa bulan terakhir, para pengusaha transportasi lokal di sekitar Bandara Internasional Lombok menyuarakan keluhan mereka terhadap kebijakan baru yang diberlakukan oleh Angkasa Pura. Kebijakan ini, menurut mereka, telah melemahkan usaha transportasi lokal sehingga berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan bisnis.

Kenaikan Tarif Parkir dan Regulasi Ketat

Salah satu poin utama yang dikeluhkan oleh para pengusaha transportasi adalah kenaikan tarif parkir yang cukup signifikan di kawasan bandara. Tarif parkir yang lebih tinggi memaksa mereka menanggung biaya operasional yang lebih besar, sementara jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi lokal justru menurun akibat persaingan ketat dengan layanan transportasi daring (online).

Salah seorang pengusaha lokal, Andi Wibowo, yang telah beroperasi di sekitar Bandara Lombok selama lebih dari 10 tahun, menyampaikan, "Kebijakan baru ini benar-benar memberatkan kami. Kenaikan tarif parkir hingga 50% membuat kami harus berpikir dua kali untuk terus beroperasi di area bandara. Kami hanya mengharapkan kebijakan yang lebih mengenakan."

Persaingan dengan Layanan Transportasi Online

Persaingan dengan layanan transportasi daring menjadi isu lain yang dihadapi para pengusaha lokal. Kehadiran perusahaan transportasi berbasis aplikasi menambah tantangan siapa yang dapat memberikan layanan lebih cepat dan lebih murah kepada penumpang. Sebagai bentuk adaptasi, beberapa pengusaha lokal sebenarnya telah bekerja sama dengan platform daring, tetapi tidak semua dapat merasakan keuntungan yang merata.

"Mayoritas pengusaha lokal masih bergantung pada model layanan konvensional," tambah Wibowo. "Namun, dengan biaya operasional yang melejit dan permintaan yang kian menurun, banyak dari kami yang mulai merasa di ujung tanduk."

Pengaruh Kebijakan Angkasa Pura

Angkasa Pura I, yang mengelola Bandara Internasional Lombok, mengungkapkan bahwa kebijakan yang baru diberlakukan bertujuan meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur bandara, serta meningkatkan kualitas layanan kepada para pengguna. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa efek dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh para pengusaha transportasi lokal.

Seorang perwakilan dari Angkasa Pura, Rina Astuti, menjelaskan alasan di balik kebijakan baru ini. Ia mengatakan, "Kami berupaya memastikan bahwa semua pengusaha yang beroperasi di dalam dan di sekitar bandara mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kenaikan tarif parkir adalah bagian dari upaya kami dalam pengelolaan yang lebih baik."

Langkah Penyelesaian

Para pengusaha lokal mendesak adanya dialog dengan Angkasa Pura untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Mereka berharap ada negosiasi yang dapat mengarah pada pengaturan tarif yang lebih terjangkau dan kebijakan yang lebih pro bisnis lokal.

"Dialog adalah cara terbaik untuk menemukan solusi. Kami yakin, jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, Angkasa Pura akan memahami kondisi kami," ujar salah satu pengusaha lain yang memilih tidak disebutkan namanya.

Sementara itu, Pemda setempat menyatakan akan memfasilitasi pertemuan antara Angkasa Pura dan pengusaha transportasi lokal untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Pikiran positif untuk menjaga keberlangsungan usaha lokal juga menjadi fokus pemerintah daerah.

"Ada banyak keluarga yang mengandalkan penghasilan dari transportasi lokal di bandara ini. Kami tidak dapat membiarkan mereka terpuruk," tegas Kepala Dinas Perhubungan Lombok, Agus Santoso.

Dampak Jangka Panjang

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha transportasi, tetapi juga oleh ekonomi lokal secara keseluruhan. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berimplikasi pada pengurangan lapangan kerja dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Pakar ekonomi lokal, Dr. Lestari Pratama, menyoroti pentingnya keseimbangan antara regulasi bandara dan dukungan bagi pengusaha lokal. "Regulasi yang ketat penting untuk keamanan dan kenyamanan. Namun, perlu ada kebijakan penyeimbang untuk mendukung pengusaha lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi setempat," ujarnya.

Permasalahan antara pengusaha transportasi lokal di sekitar Bandara Internasional Lombok dan pihak Angkasa Pura menjadi hal krusial yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ini adalah satu dari banyak contoh di mana regulasi pemerintah dan kebijakan perusahaan harus beradaptasi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Di sinilah pentingnya dialog terbuka dan transparan untuk mencari solusi win-win yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan dialog yang konstruktif, diharapkan solusi dapat diraih untuk keberlangsungan usaha transportasi lokal dan pengembangan pelayanan bandara yang lebih inklusif.

Sementara semua pihak menantikan hasil dari dialog yang dijanjikan, perhatian terfokus pada bagaimana Angkasa Pura dan para pemangku kepentingan dapat menemukan titik temu yang memungkinkan para pengusaha lokal untuk tetap berdiri dan melanjutkan layanan transportasi mereka kepada para penumpang dengan efisien dan menguntungkan.