PT Angkasa Pura Indonesia dan Kejari Kabupaten Tangerang Jalin Kerjasama Hukum untuk Atasi Sengketa Pertanahan

PT Angkasa Pura Indonesia dan Kejari Kabupaten Tangerang Jalin Kerjasama Hukum untuk Atasi Sengketa Pertanahan

JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang mengumumkan jalinan kerjasama strategis dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang diresmikan pada Jumat, 7 Februari 2025. Kolaborasi ini ditandatangani antara General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Dwi Ananda Wicaksana, dan Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan, S.H., M.H.

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum bagi PT Angkasa Pura Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, terutama sengketa pertanahan dengan warga sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menyadari potensi konflik yang dapat timbul akibat isu pertanahan, PT Angkasa Pura Indonesia mengajak Kejari Kabupaten Tangerang untuk membantu mengatasinya secara legal.

Dwi Ananda Wicaksana, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi ini guna mencegah potensi konflik dengan warga. "Saat ini, ada beberapa persoalan pertanahan yang berpotensi menimbulkan kericuhan dengan warga sekitar. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap Kejaksaan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut secara hukum," ujar Dwi dalam sambutannya.

Pihak Kejari Kabupaten Tangerang, melalui Kepala Kejari Ricky Tommy Hasiholan, melontarkan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Ia menggarisbawahi komitmen jajarannya dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi PT Angkasa Pura Indonesia dengan memanfaatkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan PT Angkasa Pura Indonesia kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai mitra hukum. Kami siap memberikan pendampingan dan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan hukum yang ada,” ujar Ricky Tommy Hasiholan dalam acara tersebut.

Proses selanjutnya setelah penandatanganan ini adalah mengadakan rapat lanjutan untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PT Angkasa Pura Indonesia kepada Kejari Kabupaten Tangerang. SKK ini sangat krusial karena akan menjadi dasar bagi Kejari untuk menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang akan dihadapi oleh PT Angkasa Pura Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan upaya PT Angkasa Pura Indonesia dalam memastikan operasional bandara dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum yang berarti. Dengan adanya perjanjian ini, PT Angkasa Pura Indonesia berharap dapat lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan layanan bandara, sementara pihak Kejari membantu dari sisi legalitas.

Transformasi bandara menjadi lebih baik tidak luput dari berbagai tantangan, termasuk isu hukum yang bisa saja muncul dari interaksi dengan komunitas sekitar. Kerjasama dengan Kejari Kabupaten Tangerang ini dilakukan sebagai langkah proaktif untuk menghindari dan memitigasi konflik, khususnya yang berkaitan dengan sengketa tanah yang kerap menjadi isu sensitif di wilayah sekitar bandara.

Perjanjian ini juga menjadi contoh positif kemitraan antara institusi pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi melalui kelancaran operasional bandar udara yang merupakan gerbang utama masuk dan keluarnya aktivitas penerbangan di Indonesia. Kedua pihak berharap hasil dari kerjasama ini dapat menjadi model bagi kerjasama institusi lain untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Melalui koordinasi yang intensif antara PT Angkasa Pura Indonesia dan Kejari Kabupaten Tangerang, kedua belah pihak optimis bahwa potensi masalah hukum bisa diselesaikan dengan cara yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kerjasama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah saat ini, namun juga bersifat preventif untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, jalinan kerjasama ini diharapkan dapat membantu PT Angkasa Pura Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan operasional di bidang hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar bandara.