Aset BUMN Pulo Gebang dan TOD Didukung untuk Program 3 Juta Rumah: Komitmen Sektor Perumahan di Indonesia

Aset BUMN Pulo Gebang dan TOD Didukung untuk Program 3 Juta Rumah: Komitmen Sektor Perumahan di Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya keras mendukung penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Fokus utama adalah memanfaatkan lahan milik BUMN di berbagai kawasan strategis, termasuk Pulo Gebang dan Transit Oriented Development (TOD).

Erick Thohir Dukung Pemanfaatan Lahan BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan pentingnya kontribusi BUMN dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah. "Kami berkomitmen untuk mendukung program ini dengan memanfaatkan aset-aset lahan BUMN yang ada," ujarnya dalam keterangannya. Erick menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan klausul pengalihan lahan agar proses ini berjalan lancar.

Pemanfaatan lahan BUMN diharapkan dapat segera direalisasikan dalam konteks komersial. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan, "Kami sudah memetakan area dan BUMN yang bisa mendukung program ini. Dalam hal ini, Pulo Gebang dan area TOD menjadi fokus utama."

Kolaborasi dengan Stakeholders

Menteri PKP, Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa pemanfaatan lahan BUMN adalah solusi bagi keterbatasan lahan dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Pemerintah berkomitmen memanfaatkan aset negara efisien melalui sinergi Kementerian PKP dan BUMN," katanya.

Skema ini melibatkan pembiayaan dari BUMN, sementara pembangunan akan dilakukan oleh pihak swasta. "Semua prosesnya transparan sesuai yang diajarkan oleh Presiden Prabowo Subianto," tambah Ara. Selain itu, program ini juga mencakup renovasi rumah tidak layak dan peningkatan sanitasi di kawasan Jakarta, yang dinilai masih jauh dari layak.

Pengaturan Skema Pembiayaan Baru

Untuk mengakomodasi pembangunan ini, Ara juga meminta data biaya pembangunan rumah subsidi dari asosiasi pengembang untuk mendukung rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.

Diskusi telah dilakukan termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keterbukaan mengenai biaya. "Harga rumah akan ditetapkan dengan bijak, mempertimbangkan inflasi dan faktor lainnya," ujarnya, berharap semua pihak diuntungkan, baik masyarakat, negara, maupun pengusaha.

Stimulus Ekonomi dan Kelebihan Pasokan Semen

Komitmen pemerintah terkait pembangunan perumahan juga mendapat buah hasil dari berbagai negara, termasuk investasi dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkap, "Pembangunan 3 juta rumah akan menjadi stimulus ekonomi bagi banyak sektor termasuk semen yang saat ini sedang oversupply."

Hal ini didukung oleh Direktur Utama Semen Indonesia Group (SIG), Donny Arsal, yang menyatakan bahwa SIG tengah melakukan langkah-langkah menurunkan emisi karbon dan menggunakan teknologi hijau, seperti suntikan hidrogen dan pemanfaatan tenaga surya, demi mendukung program ini.

Implementasi ESG di SIG

Donny Arsal juga menegaskan bahwa SIG mendorong praktik bisnis berkelanjutan dengan pilar ESG (Environmental, Social, and Governance). "Kami telah mengubah pembiayaan ke Sustainability Linked Loan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi," tambahnya. SIG juga telah divalidasi oleh Science-Based Target initiatives (SBTi), menjadikannya perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia yang diakui secara global dalam upaya pengurangan emisi GRK.

Program tiga juta rumah ini, dengan dukungan maksimal dari berbagai sektoral dan internasional, diharapkan dapat memajukan sektor perumahan sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak masyarakat Indonesia.