Efisiensi Anggaran Kemenhub Capai 43,66 Persen, Layanan Publik Tetap Prioritas

Efisiensi Anggaran Kemenhub Capai 43,66 Persen, Layanan Publik Tetap Prioritas

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melaksanakan efisiensi anggaran yang signifikan, mencapai 43,66 persen atau setara dengan pengurangan sebesar Rp13,72 triliun dari anggaran awal sebesar Rp31,45 triliun. Efisiensi ini sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025, yang menetapkan pagu efektif terbaru untuk Kemenhub pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun.

Strategi efisiensi anggaran ini diambil menyusul instruksi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional dan global. Namun, Kemenhub menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mempengaruhi komitmen mereka terhadap subsidi angkutan publik. Kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat bergantung pada layanan transportasi publik dipastikan tetap menjadi prioritas utama, Jumat, 14 Februari 2025.

"Kami memahami betapa pentingnya transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, subsidi untuk layanan tersebut akan tetap dipertahankan meskipun ada penyesuaian anggaran," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Budi Santoso dalam konferensi pers yang digelar hari ini.

Untuk memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan, Kemenhub akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di seluruh unit organisasi. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang dapat dihemat tanpa menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Anggaran Kemenhub tersebut digunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I. Setiap unit diinstruksikan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program dan kegiatan yang dapat dilakukan lebih efisien. Langkah ini sekaligus menjawab perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran negara.

"Kami memprioritaskan efisiensi yang tidak berdampak negatif terhadap output dan outcome dari program-program pembangunan nasional di sektor transportasi," tambah Budi Santoso.

Dalam menghadapi tantangan ini, Kemenhub berupaya untuk memperluas cakupan pelayanannya melalui inovasi dan penggunaan teknologi. Transformasi digital diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas layanan.

Dampak dari penyesuaian anggaran ini juga menjadi perhatian kalangan pemerhati transportasi. Pakar transportasi, Dr. Riana Nugroho, menilai bahwa efisiensi anggaran ini merupakan langkah yang tepat apabila diikuti dengan kebijakan yang memastikan anggaran yang ada dialokasikan secara optimal. "Penghematan anggaran harus disertai dengan strategi penggunaan yang cerdas agar tidak menurunkan kualitas layanan," ujarnya.

Keberhasilan efisiensi ini juga diharapkan memberikan dampak positif pada proyek-proyek transportasi yang sedang berjalan, seperti pengembangan sistem transportasi berbasis rel, perbaikan infrastruktur bandara, serta perbaikan layanan pelayaran. Kemenhub berkomitmen untuk memastikan proyek-proyek strategis ini tetap berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

Di tengah situasi ekonomi yang menantang, Kemenhub mengedepankan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa kebutuhan publik akan transportasi yang aman dan nyaman terpenuhi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat membuka pintu bagi investasi baru di sektor transportasi yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif ke depan, Kemenhub juga tengah mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi anggaran jangka panjang. Inisiatif ini meliputi penguatan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian.