Wamen ESDM Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Pembentukan Ditjen Gakkum - CNBC Indonesia

Pemerintah Pastikan Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta – Upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) takkan menghalangi pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, yang menegaskan bahwa proses pembentukan Ditjen Gakkum tetap berjalan selaras dengan rencana, meskipun adanya pemangkasan anggaran.

Dalam wawancaranya di Gedung DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, Yuliot menyatakan bahwa struktur organisasi Ditjen Gakkum telah mendapatkan persetujuan. "Struktur organisasi sudah disetujui. Jadi, tinggal proses penunjukan pejabat untuk Ditjen Gakkum. Dengan adanya efisiensi, tentu tidak ada pengaruh yang menghambat proses ini," jelas Yuliot.

Sementara itu, Yuliot juga mencatat bahwa tahap selanjutnya adalah menyiapkan proses pengisian jabatan, meskipun belum dapat memastikan kapan Ditjen Gakkum akan diaktifkan secara resmi. "Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita akan menyiapkan proses pengisian jabatan untuk Dirjen Gakkum ini," tambahnya, Rabu, 12 Februari 2025.

Sejalan dengan pernyataan Yuliot, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah mengumumkan persetujuan pembentukan Ditjen Gakkum. Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Dalam kesempatan rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil menegaskan bahwa semua persiapan awal telah selesai.

"Alhamdulillah, sudah keluar persetujuannya. Dan tidak waktu lama lagi, Ditjen Gakkum akan mulai kita aktifkan. Dengan strukturnya sudah tersedia," ujar Bahlil, Kamis, 6 Februari 2025. Ia juga menambahkan bahwa saat ini fokus kementerian adalah pada proses pelelangan jabatan untuk mengisi struktur yang telah disetujui. "Urusan Ditjen Gakkum sudah selesai pada tahap perencanaan. Sekarang kita masuk pada proses lelang jabatan untuk strukturnya," imbuh Bahlil.

Pembentukan Ditjen Gakkum diharapkan dapat membenahi instrumen pengawasan di sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia, mengingat selama ini kelemahan instrumen tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam pemberantasan kegiatan tambang ilegal. "Memang selama ini, salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang lemah," terang Bahlil.

Dengan struktur organisasi yang sudah dipersiapkan, Ditjen Gakkum diharapkan dapat segera beroperasi dan memperkuat upaya penegakan hukum di industri ini. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa semua posisi strategis di Ditjen Gakkum dijalankan oleh tenaga profesional yang kompeten dan dapat bekerja dengan integritas tinggi.

Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah menunjukkan komitmen mereka untuk menggunakan dana negara secara lebih bijak, tanpa mengorbankan pentingnya peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Implementasi Ditjen Gakkum ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya alam nasional.

Sementara itu, publik terus memantau perkembangan ini, berharap agar dengan adanya Ditjen Gakkum, berbagai masalah terkait kegiatan tambang ilegal dan pelanggaran hukum di sektor energi dapat ditekan secara signifikan. Dengan pembentukan lembaga ini, cita-cita menuju industri energi dan sumber daya mineral yang lebih bersih dan berkelanjutan pun semakin mendekati realitas.

Melalui koordinasi yang intensif dan kebijakan yang tepat, diharapkan Ditjen Gakkum tak hanya menjadi lembaga penegak hukum baru, tetapi juga sebagai simbol reformasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Harapan besar tertumpu pada kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang konsisten agar Ditjen Gakkum mampu berfungsi optimal dalam waktu dekat.