Pemangkasan Anggaran Kementerian ESDM Sebesar Rp 1,65 Triliun: Operasional Tetap Berjalan

Pemangkasan Anggaran Kementerian ESDM Sebesar Rp 1,65 Triliun: Operasional Tetap Berjalan

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghadapi tantangan baru setelah pagu anggarannya untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan signifikan. Reduksi sebesar Rp 1,65 triliun membuat anggaran kementerian ini tersisa Rp 2,25 triliun. Meski demikian, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, memastikan bahwa operasional rutin di kementeriannya akan terus berjalan tanpa hambatan.

"Pagu anggaran kami dipangkas sebesar Rp 1,65 triliun atau 42,4% dari total pagu anggaran 2025 yang sebelumnya berada pada angka Rp 3,91 triliun. Namun, kami masih memiliki sumber dana dari penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," ungkap Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Effisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan Kementerian ESDM. "Ya kita kan BLU dan PNBP. Jadi, kita akan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan di ESDM. Tidak akan mengganggu. Jadi kegiatan rutin operasional tetap berjalan," Yuliot menambahkan.

Selain itu, Yuliot juga menjelaskan bahwa evaluasi internal akan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas penting seperti pemantauan gunung berapi tidak terpengaruh oleh pengurangan anggaran ini. Anggaran Badan Geologi, yang berada di bawah Kementerian ESDM, juga mengalami pemotongan sebesar Rp 193 miliar dari total sebelumnya Rp 488 miliar. Namun, Yuliot tetap optimis.

"Ya kita berdoa bersama supaya gunung api ga ada yang aktif. Mungkin dengan adanya kegiatan sudah kita laksanakan selama ini yang sifatnya rutinitas tetap dilakukan. Jadi nanti kita assessment internal," imbuhnya.

Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan dan telah didiskusikan di lingkungan Kementerian ESDM. "Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, besaran efisiensi di Kementerian Energi dan Mineral adalah sebesar 1,66 triliun atau 42,4 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 3,91 triliun. Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpers sebesar Rp 1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni sebesar Rp 1,3 triliun, belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp 139 miliar, belanja BLU Rp 216 miliar," jelas Yuliot.

Yuliot menekankan bahwa meskipun menghadapi pemangkasan anggaran, kementeriannya tetap mengutamakan evaluasi dan pengelolaan yang efisien untuk menjalankan proyek-proyek utamanya. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran ini tidak menghambat kinerja dan pelayanan kami kepada masyarakat. Penting bagi kami untuk mempertahankan standar pelayanan yang tinggi meskipun berada dalam keterbatasan anggaran," katanya.

Kondisi ini menuntut Kementerian ESDM untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada. Dukungan dari penerimaan BLU dan PNBP dianggap sebagai opsi strategis untuk menutupi defisit anggaran. Strategi ini diharapkan dapat membantu kementerian untuk tetap menjalankan fungsi pentingnya dalam mengelola sumber daya energi dan mineral di Indonesia.

Pemangkasan anggaran ini menjadi salah satu isu utama dalam diskusi publik terkait efisiensi belanja pemerintah. Pengaruhnya terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur energi nasional menjadi perhatian berbagai pihak. Namun, dengan kepastian bahwa operasional rutin tetap berjalan, masyarakat diharapkan merasa lebih tenang mengetahui bahwa pelayanan Kementerian ESDM tidak akan terganggu secara signifikan.

Menghadapi tantangan pengelolaan tenaga dan sumber daya, kesigapan dan inovasi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kementerian tetap dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral secara berkelanjutan.