Proyek Jalan Tol Skema KPBU Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran

Proyek Jalan Tol Skema KPBU Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran

Jakarta - Proyek pembangunan jalan tol yang dikerjakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) akan terus berjalan, meskipun pemerintah telah memberlakukan efisiensi anggaran. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan bahwa proyek-proyek ini tidak terpengaruh oleh pemotongan anggaran karena dibiayai oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait, bukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tol yang KPBU-KPBU ya mesti tetap akan jalan," ujar Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025. Ia menjelaskan bahwa sumber dana untuk proyek-proyek ini berasal dari investor swasta yang telah meneken perjanjian dengan pemerintah. "Dananya bukan dari APBN, dari investor. Tentu itu akan tetap jalan," tegas Diana, Selasa, 11 Februari 2025.

Efisiensi anggaran tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pemangkasan anggaran ini mencapai Rp 81,38 triliun, mengurangi pagu anggaran Kementerian PU dari Rp 110,95 triliun menjadi hanya Rp 29,57 triliun.

Meskipun anggaran Kementerian PU mengalami pemotongan signifikan, Diana menekankan bahwa proyek tol dengan skema KPBU tidak akan terhenti. "Kalau enggak jalan, kan dia nanti juga akan rugi. Kan sudah ada perjanjiannya begitu," kata Diana, merujuk pada kerugian yang akan dialami oleh para investor jika proyek ditunda.

Beberapa proyek jalan tol unggulan yang menggunakan skema KPBU antara lain Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci), dan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo. Proyek-proyek ini memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di berbagai wilayah, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Keberlanjutan proyek jalan tol KPBU menjadi sorotan di tengah efisiensi anggaran yang memaksa Kementerian PU untuk menghentikan pelaksanaan proyek infrastruktur baru. Dengan anggaran yang tersisa sebesar Rp 29,57 triliun, Kementerian PU berencana fokus pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang dianggap lebih mendesak dalam jangka pendek.

Pendekatan pemerintah dalam mempertahankan proyek KPBU, meskipun ada pengurangan anggaran, memperlihatkan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan adanya investasi dari BUJT, pemerintah tetap dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang vital tanpa membebani APBN yang tengah mengalami pengetatan.

Dengan proyek-proyek tol ini yang tetap berjalan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mempermudah mobilitas warga, khususnya di kawasan yang selama ini terpencil atau sulit dijangkau. Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan tol juga diharapkan bisa merangsang investasi baru di daerah tersebut.

Keberlanjutan proyek infrastruktur seperti ini sangat penting untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, terutama setelah berbagai tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah tetap optimis bahwa kerjasama dengan pihak swasta melalui skema KPBU akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Diana Kusumastuti menyimpulkan bahwa langkah efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu proyek-proyek penting yang sudah direncanakan sebelumnya. "Kami akan terus memastikan bahwa semua proyek yang dibiayai lewat KPBU tetap berjalan sesuai rencana dan memenuhi target yang diharapkan," ungkapnya.

Keputusan untuk tetap melanjutkan proyek-proyek tol ini memberikan harapan bahwa pengembangan infrastruktur di Indonesia terus berlanjut, meski dalam kondisi pembatasan anggaran. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan sektor swasta guna mewujudkan jaringan infrastruktur yang lebih baik dan luas di seluruh penjuru negeri.