Studi Komparatif Transportasi Massal: Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Sistem BRT di Jakarta

Studi Komparatif Transportasi Massal: Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Sistem BRT di Jakarta

Jakarta - Komitmen dalam meningkatkan sistem transportasi berkelanjutan di Sumatera Barat semakin nyata dengan kunjungan kerja dari Komisi IV DPRD Sumbar ke Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (Dishub DKJ). Pada kunjungan yang dilakukan Kamis ini, para anggota dewan memfokuskan studi komparatif mereka pada Bus Rapid Transit (BRT), sebuah moda transportasi yang telah sukses diimplementasikan di ibu kota.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, bersama rombongan, diterima langsung oleh jajaran Dishub DKJ. Dalam diskusi yang berlangsung, Yandra menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov DKJ dan pihaknya sebagai fondasi yang kuat dalam mengembangkan sistem transportasi massal di Sumbar. "Kami ingin memahami bagaimana peran Dishub dan sektor swasta dalam mengelola sistem transportasi massal di Jakarta," ujar Doni, menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan dari pengembangan moda transportasi berkelanjutan, Selasa, 11 Februari 2025.

Fokus Pengembangan di Kawasan Metropolitan Palapa

Studi BRT ini bukan tanpa alasan. Rencana ambisius dari Komisi IV DPRD Sumbar mengarah pada pengembangan sistem BRT di Kawasan Metropolitan Palapa, yang membentang dari Kota Padang hingga Kabupaten Pariaman. Inisiatif ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Selain BRT, para anggota DPRD Sumbar juga menelaah sistem transportasi lain seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang telah lebih dahulu dioperasikan di Jakarta.

Tantangan dan Inovasi Pemprov DKJ

Kepala Dishub DKJ, Syafrin Lippo, memaparkan tantangan besar yang dihadapi Pemprov DKJ dalam pengelolaan transportasi massal, terutama dengan meningkatnya volume perjalanan harian yang mencapai 88 juta per hari. "Ketergantungan pada kendaraan pribadi adalah masalah besar, yang disebabkan oleh kebijakan lama yang mewajibkan gedung menyediakan 100 tempat parkir," jelas Syafrin Lippo.

Sebagai solusinya, Pemprov DKJ telah meluncurkan berbagai inovasi dalam bidang transportasi. Di antaranya, adalah optimalisasi pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL), Bus Rapid Transit (BRT), dan Light Rail Transit (LRT), seraya memperkenalkan kebijakan kendaraan ramah lingkungan. Jalur untuk pejalan kaki dan sepeda juga terus diperluas sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Komitmen Untuk Integrasi Sistem

Dalam arahannya, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra menegaskan komitmen pihaknya untuk mengadopsi dan mengadaptasi sistem transportasi Jakarta yang telah teruji. "Kami optimis dengan sistem yang terintegrasi, kemacetan dapat dikurangi, dan kualitas hidup masyarakat meningkat," tuturnya. Sinergi antar pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan modern di Sumbar.

Kunjungan kali ini turut dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi, bersama beberapa anggota lainnya termasuk Siti Izzati Aziz, Zulkenedi Said, Muzli M. Nur, Gustami Hidayat, Bakri Bakar, Hanapi Lubis, Nurkholis Dt Rajo Birajo, dan Kepala Dishub Sumbar Dedi Dialontoni. Dengan kunjungan ini, diharapkan terjalin kerjasama strategis yang dapat merumuskan solusi transportasi massal yang inovatif dan berkelanjutan bagi Sumatera Barat.

Seluruh informasi yang didapatkan dari studi komparatif ini diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan transportasi masa depan di Sumatera Barat, seiring dengan visi ke depan untuk menjadikan kawasan ini sebagai model transportasi berkelanjutan yang terdepan di Indonesia.