Pengabaian Pemeliharaan Jalan Picu Kasus Kecelakaan Tingkat Tinggi: Pakar Desak Pengalokasian Kembali Anggaran

Pengabaian Pemeliharaan Jalan Picu Kasus Kecelakaan Tingkat Tinggi: Pakar Desak Pengalokasian Kembali Anggaran

Jakarta - Memasuki musim hujan dan bersamaan dengan persiapan arus mudik Lebaran, kondisi jalan yang aman dan mantap menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak jalan rusak yang masih belum mendapatkan perbaikan, disebabkan oleh penghematan anggaran. Ironisnya, kondisi ini justru menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Djoko Setijowarno, akademisi sekaligus pengamat transportasi, menegaskan pentingnya ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan jalan. "Anggaran pemeliharaan jalan harus diadakan lagi. Namun, jika nanti setelah dianggarkan, jangan dikorupsi oleh oknum yang berkepentingan," ujarnya pada Senin lalu, Senin, 10 Februari 2025.

Statistik mencengangkan pun diungkap Djoko berdasarkan data dari Korlantas Polri tahun 2024. Sepeda motor tercatat menjadi penyebab kecelakaan tertinggi dengan persentase mencapai 77 persen, kemudian truk 10 persen, kendaraan umum 8 persen, dan mobil pribadi 3 persen. "Jika dibiarkan, jalan rusak akan memperburuk kondisi ini," tambahnya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya mengharuskan penanggung jawab jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini, sebagaimana Djoko jelaskan, dapat mengakibatkan hukuman pidana hingga lima tahun penjara atau denda sebesar Rp 120 juta.

Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan jalan. Road side hazard seperti tiang rigid, drainase terbuka, serta desain jalan yang buruk kerap menjadi penyebab kecelakaan dan korban jiwa. "Pemerintah perlu lebih serius dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan. Tanpa tindakan nyata, korban kecelakaan akibat jalan rusak akan terus berjatuhan," tandas Djoko lagi.

Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1688/KPTS/M/2022, panjang jalan di Indonesia mencapai 529.132,19 km. Meski terbilang luas, namun tingkat kemantapan jalan masih terbilang rendah. Jalan di tingkat provinsi hanya sekitar 73,79 persen yang dalam kondisi mantap, sementara jalan di daerah kota/kabupaten lebih rendah lagi, yakni 62 persen.

Kondisi ini memerlukan perhatian serius agar infrastruktur jalan bisa menopang mobilitas masyarakat dengan aman. Para pemangku kebijakan diharapkan untuk merancang strategi yang mampu menjamin pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, dan memastikan pemeliharaannya tidak dirugikan oleh praktek-praktek korupsi.

Dalam situasi kritis seperti ini, fokus seharusnya tertuju pada penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan aman bagi masyarakat. Pemerintah, dalam periode mendatang, diharapkan segera mengambil langkah konkret dalam penganggulangan jalan rusak, memprioritaskan keselamatan pengguna jalan, dan memastikan penggunaan anggaran secara transparan. Dengan demikian, tujuan akhir untuk menurunkan angka kecelakaan dapat tercapai dan kehilangan jiwa bisa diminimalisir.

Dengan langkah-langkah pembenahan yang tepat, jalan-jalan yang aman dan berkualitas bisa terwujud, menyokong aktivitas sehari-hari masyarakat, sekaligus menurunkan risiko keselamatan yang selama ini menghantui para pengguna jalan di berbagai wilayah di Indonesia.