Kebijakan Pelarangan HP di SMPN 2 Kota Tasikmalaya Menuai Dukungan dan Sorotan Positif

Kebijakan Pelarangan HP di SMPN 2 Kota Tasikmalaya Menuai Dukungan dan Sorotan Positif

Jakarta - Inisiatif SMPN 2 Kota Tasikmalaya untuk melarang siswa membawa ponsel ke sekolah sejak akhir 2024 terus mendapatkan sorotan dan dukungan luas, salah satunya dari Grab Indonesia. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas siswa, terutama di sektor transportasi.

City Manager Bandung-Tasik-Garut Grab Indonesia, Mawaddi Lubby, menyampaikan dukungannya saat berkunjung ke sekolah pada Jumat, 7 Februari 2025. Mawaddi mengapresiasi langkah SMPN 2 dan menyebut kebijakan ini telah menginspirasi dunia pendidikan secara luas. “Kami mengapresiasi langkah ini dan ingin membantu agar inisiatif ini berjalan lebih lancar,” ujarnya, Jumat, 7 Februari 2025.

Sebagai bentuk dukungan, Grab Indonesia meminjamkan perangkat tablet kepada SMPN 2 Kota Tasikmalaya untuk memfasilitasi pemesanan transportasi siswa sepulang sekolah. Langkah ini diambil untuk mengatasi antrean siswa yang mengalami kenaikan sejak diberlakukannya kebijakan larangan membawa ponsel.

“Karena kebijakan ini masih dalam tahap adaptasi, salah satu tantangan yang muncul adalah antrean siswa saat memesan transportasi. Oleh karena itu, kami membantu menyediakan perangkat tambahan guna mempercepat proses operasional,” tambah Mawaddi. Ia juga menegaskan komitmen Grab Indonesia untuk bermitra dengan sekolah lain yang berminat mengikuti jejak SMPN 2 dalam menerapkan digitalisasi pendidikan.

Selain itu, Mawaddi menyatakan bahwa Grab berencana untuk mengundang SMPN 2 Kota Tasikmalaya ke sebuah forum nasional agar sekolah tersebut dapat berbagi pengalaman dan inspirasi dengan institusi pendidikan lainnya. “Apa yang menjadi inspirasi ini, kami pun ingin bisa ditularkan bagi institusi pendidikan lebih luas,” tuturnya.

Respons positif dari Grab Indonesia ini disambut baik oleh Kepala SMPN 2 Kota Tasikmalaya, Hj. Affi Endah Navilah, MPd. Dia mengungkapkan rasa bangganya atas dukungan yang diberikan serta perhatian yang muncul dari kebijakan ini. “Kami tidak menyangka mendapat respons sebesar ini. Awalnya, kebijakan ini dibuat dengan tujuan sederhana, tetapi ternyata mendapat perhatian luas. Bahkan ada rencana untuk berbagi pengalaman di tingkat nasional, sesuatu yang tentu membanggakan bagi kami,” katanya.

Menurut Hj. Affi, kebijakan ini bertujuan untuk membatasi penggunaan ponsel agar siswa dapat lebih fokus belajar dan terhindar dari distraksi yang disebabkan oleh media sosial. “Dampak negatif media sosial terhadap mentalitas generasi muda semakin terasa. Oleh karena itu, kami ingin memberikan batasan yang jelas, bukan melarang sepenuhnya, tetapi mengarahkan agar siswa bisa lebih fokus saat berada di sekolah,” jelasnya.

Dalam kurun waktu tiga bulan sejak kebijakan ini diterapkan, sekolah tidak menemui kendala serius. Sebagian besar tantangan yang muncul terkait pengelolaan transportasi dapat diatasi dengan cepat berkat bantuan dari Grab Indonesia. “Memang ada tantangan dalam pengelolaan transportasi karena antrean pemesanan kendaraan meningkat, tetapi Grab Indonesia langsung sigap dengan menyediakan perangkat tambahan. Sejauh ini, tidak ada keluhan berarti dari orang tua maupun siswa,” tambahnya.

Hj. Affi berharap kesuksesan dari kebijakan ini dapat menginspirasi sekolah lain di Indonesia untuk mencoba hal serupa. “Kami ingin menunjukkan bahwa sekolah tanpa HP bukanlah sesuatu yang mustahil. Ini adalah atmosfer baru yang ternyata bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Kebijakan pelarangan ponsel ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mengarahkan fokus siswa pada kegiatan akademis. Dukungan yang diberikan oleh Grab Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara teknologi dan pendidikan dapat menghadirkan solusi inovatif demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.