Pemerintah Jawa Timur Tingkatkan Aksesibilitas LPG 3 Kg dengan Strategi Baru

Pemerintah Jawa Timur Tingkatkan Aksesibilitas LPG 3 Kg dengan Strategi Baru

Jakarta - Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan aksesibilitas terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kg, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan mengubah status pengecer LPG ke sub pangkalan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memantau dan memastikan harga LPG subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Langkah pemerintah untuk menaikkan status dari pengecer LPG 3 kg ke sub pangkalan merupakan cara kami untuk memantau harga LPG subsidi tersebut," kata Aris Mukiyono. Ia menambahkan bahwa dengan adanya pengawasan ini, diharapkan harga LPG bersubsidi di pasaran dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, Jumat, 7 Februari 2025.

Langkah ini juga sejalan dengan rencana penambahan pangkalan resmi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan semakin banyaknya pangkalan, distribusi LPG 3 kg diharapkan dapat menjadi lebih merata, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses terhadap komoditas vital ini. "Semakin banyaknya pangkalan, diharapkan distribusi LPG 3 kg itu menjadi lebih merata," tegas Aris.

Penambahan pangkalan resmi ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya pangkalan yang lebih banyak, pemerintah berharap penyediaan LPG dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh pengecer. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah pelosok, tetap mendapatkan akses LPG bersubsidi tanpa harus membayar dengan harga yang lebih tinggi," tambah Aris Mukiyono.

Langkah ini juga disambut baik oleh masyarakat dan sektor terkait, mengingat pentingnya LPG 3 kg sebagai salah satu kebutuhan dasar rumah tangga yang mendukung aktivitas sehari-hari. Banyak pihak yang berharap bahwa dengan kontrol yang lebih ketat, tidak hanya masalah harga yang dapat diatasi, tetapi juga masalah ketersediaan LPG yang sering menjadi persoalan di beberapa wilayah.

Di sisi lain, penambahan pangkalan resmi ini juga memberikan peluang bagi perekonomian lokal. Dengan semakin banyaknya pangkalan, akan muncul kebutuhan tenaga kerja baru, baik di sisi distribusi maupun penjualan. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Namun demikian, pemerintah tetap dihadapkan pada tantangan dalam implementasi strategi ini. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penimbunan atau penyimpangan alokasi subsidi yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan masyarakat setempat, menjadi kunci dalam suksesnya program ini.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan agar mereka memahami pentingnya menjaga dan menggunakan LPG bersubsidi dengan bijak. Sosialisasi mengenai perbedaan harga dan kualitas antara LPG bersubsidi dan non-subsidi dapat membantu masyarakat dalam memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bahwa dengan kebijakan ini, tidak hanya stabilitas harga LPG subsidi 3 kg yang dapat dicapai, tetapi juga pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. "Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program ini demi kesejahteraan masyarakat," tutup Aris Mukiyono.

Dengan langkah strategis ini, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat merasakan manfaat dari program subsidi pemerintah secara maksimal dan berkeadilan. Ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan kemudahan akses bagi seluruh warganya.