KRUS Dihantam Tambang Ilegal, Gubernur Kaltim Ambil Tindakan Tegas: Saya Minta ESDM Turun ke Lapangan Hentikan Kerusakan

JAKARTA - Aktivitas tambang batu bara ilegal kembali mencoreng wajah Kalimantan Timur. Kali ini, Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS), kawasan konservasi sekaligus hutan pendidikan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, terusik oleh bisingnya deru mesin tambang ilegal. Menyikapi situasi yang memprihatinkan ini, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, bergerak cepat mengambil langkah tegas guna menghentikan kerusakan ekosistem yang kian meresahkan.

Dalam acara silaturahmi bersama awak media pada Senin, 7 April 2025, Gubernur Rudy Masud menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Ia telah menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur untuk segera turun ke lapangan dan memastikan penghentian segala aktivitas pertambangan ilegal di kawasan KRUS.

“Saya sudah minta Dinas ESDM turun ke lapangan, menangani masalah ini dan menghentikan kerusakan secepatnya,” tegas Rudy Masud di hadapan para jurnalis.

Baca Juga

Proyek Kapal Cepat Jembrana-Banyuwangi Digagas, Gubernur Bali Wayan Koster Ingatkan Potensi Ancaman Pendatang Ilegal

Instruksi tegas Gubernur bukan tanpa alasan. KRUS, yang dikelola oleh Universitas Mulawarman, merupakan kawasan konservasi penting yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota Samarinda, tetapi juga sebagai laboratorium alam untuk pendidikan, penelitian, dan konservasi keanekaragaman hayati. Kehadiran tambang ilegal jelas mengancam ekosistem kawasan tersebut, sekaligus mencoreng upaya Kalimantan Timur dalam mengembangkan sektor kehutanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas tambang ilegal di sekitar KRUS terlihat kian masif. Alat berat beroperasi tanpa izin resmi, menggali tanah dan memindahkan material batu bara dari kawasan yang semestinya dilindungi. Tidak hanya merusak lanskap alami, kegiatan tersebut juga mengancam keberlangsungan flora dan fauna endemik yang menghuni kawasan itu.

Gubernur Rudy Masud menyadari bahwa permasalahan tambang ilegal bukan hanya sekadar isu pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup dan masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memberantas tambang ilegal di wilayahnya.

“Masalah tambang ilegal ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada tindakan tegas dan terukur. Kita tidak ingin masa depan anak cucu kita terancam karena ulah segelintir oknum yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek,” tegas Rudy Masud lagi, menunjukkan keseriusannya.

Menurut Rudy, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan titik-titik rawan yang menjadi sasaran para pelaku tambang ilegal. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan penindakan hukum bisa diterapkan secara menyeluruh. Ia juga meminta masyarakat sekitar untuk turut serta melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas pertambangan yang mencurigakan.

“Kami sangat berharap dukungan dari masyarakat. Jika ada aktivitas mencurigakan di sekitar KRUS atau kawasan lainnya, segera laporkan. Ini untuk kebaikan kita bersama,” imbau Rudy Masud.

KRUS sendiri bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Kawasan seluas lebih dari 300 hektare ini telah lama menjadi pusat pendidikan dan penelitian unggulan di Kalimantan Timur. Selain menjadi tempat riset para akademisi Universitas Mulawarman, KRUS juga kerap dikunjungi pelajar, mahasiswa, bahkan wisatawan yang ingin mempelajari kekayaan hayati Kalimantan secara langsung.

Keterlibatan penambang ilegal di kawasan ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam. Selain merusak lingkungan, aktivitas tambang tersebut berpotensi memicu konflik sosial antara pelaku tambang dan masyarakat atau pihak kampus yang mengelola KRUS.

Menyikapi hal ini, Rudy Masud memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk menindak para pelaku secara hukum. Ia juga mendorong agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, siapa pun yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak ada kompromi untuk tambang ilegal. Siapa pun pelakunya, akan kami tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Instruksi dari Gubernur Rudy Masud juga sejalan dengan semangat nasional dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik pertambangan ilegal. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin resmi, terlebih jika aktivitas tersebut merusak kawasan lindung atau konservasi.

Sebagai upaya jangka panjang, Rudy Masud menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim akan meningkatkan pengawasan dan memperkuat regulasi terkait perlindungan kawasan konservasi seperti KRUS. Selain itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga akan diperkuat untuk memastikan bahwa tindakan ilegal di sektor pertambangan dapat diberantas hingga ke akarnya.

“Kami akan tingkatkan pengawasan dan perketat regulasi. Jangan sampai ada lagi kejadian serupa, apalagi di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti KRUS,” ujar Rudy dengan penuh komitmen.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada awak media yang telah turut mengangkat persoalan ini ke publik. Menurutnya, peran media sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan lingkungan serta masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu aktif menyuarakan isu-isu lingkungan. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga alam dan masa depan Kalimantan Timur,” tutup Rudy Masud.

Dengan langkah tegas yang telah diambil, masyarakat Kalimantan Timur kini menaruh harapan besar bahwa permasalahan tambang ilegal di KRUS dapat segera diatasi. Tidak hanya untuk menyelamatkan kawasan konservasi tersebut, tetapi juga sebagai bentuk komitmen nyata daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.