Sri Mulyani Beri Peringatan Tegas kepada Direktorat Pajak dan Bea Cukai: Harus Transparan, Akuntabel, dan Berwibawa

Sri Mulyani Beri Peringatan Tegas kepada Direktorat Pajak dan Bea Cukai: Harus Transparan, Akuntabel, dan Berwibawa

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani saat melantik sejumlah pejabat tinggi pratama atau eselon II serta pejabat di unit organisasi Kementerian Keuangan.

Dalam acara yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan itu, Sri Mulyani memberikan peringatan keras agar kedua institusi penerimaan negara tersebut meningkatkan pelayanan dan integritas, apalagi di tengah era media sosial dan keterbukaan informasi yang membuat segala aktivitas mereka selalu menjadi perhatian publik.

“Di era media sosial, DJP dan DJBC akan menjadi institusi yang disorot publik. Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasinya,” ujar Sri Mulyani tegas di hadapan para pejabat Kemenkeu.

Baca Juga

Rekomendasi Motor Klasik 2025: Perpaduan Estetika Retro dan Teknologi Modern

Publik Akan Terus Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Sri Mulyani, masyarakat Indonesia saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam hal pajak dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Masyarakat kini juga memiliki akses informasi yang sangat luas, dan dapat dengan mudah menyampaikan kritik hingga tuntutan kepada instansi pemerintah melalui berbagai platform, khususnya media sosial.

Hal ini membuat tugas DJP dan DJBC menjadi semakin berat dan kompleks. Selain bertanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan, kedua institusi tersebut juga dituntut untuk membangun kepercayaan publik agar masyarakat yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

“Masyarakat akan terus menagih kepada negara agar mendapat pelayanan yang baik dan hasil nyata dari pajak yang mereka bayarkan,” tegas Sri Mulyani.

Karena itu, ia meminta DJP dan DJBC agar selalu memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sri Mulyani mengingatkan bahwa keberadaan negara harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat melalui program-program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tugas Berat Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai

Sri Mulyani menyadari bahwa tugas yang diemban oleh DJP dan DJBC bukan perkara mudah. Selain dituntut untuk mencapai target penerimaan negara, keduanya juga harus menjaga integritas kelembagaan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan pendekatan yang manusiawi, tanpa kehilangan kewibawaan sebagai lembaga negara.

“Teman-teman rumpun penerimaan tunjukkan leadership Anda. Bahwa Anda peduli dan care dengan tugas Anda melayani masyarakat, memperbaiki ekonomi, dan meningkatkan penerimaan negara,” tegas Sri Mulyani memberi arahan kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bahwa peran DJP dan DJBC bukan hanya sebagai “pengumpul uang” bagi negara. Mereka juga memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak serta membangun relasi baik dengan para wajib pajak dan pelaku usaha.

“Tingkatkan penerimaan negara, lakukan edukasi, lakukan pendekatan manusiawi, dan pada saat yang sama tetap berwibawa dan tegas,” lanjut Sri Mulyani dengan nada serius.

Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyoroti berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, khususnya di sektor ekonomi global. Ia menyinggung kondisi dunia internasional yang penuh dengan ketegangan geopolitik, konflik internasional, serta berbagai gejolak yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Dunia saat ini kacau, semua bersitegang!” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu dalam forum terpisah.

Karena itu, menurutnya penerimaan negara harus tetap dijaga dengan optimal, sebab APBN menjadi salah satu instrumen vital untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Perbaikan Sistem Pajak Terus Dilakukan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan pajak, Sri Mulyani juga menyinggung program reformasi sistem administrasi pajak melalui implementasi core tax administration system (Coretax). Ia menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan merupakan langkah penting agar DJP bisa memberikan layanan yang lebih efisien, profesional, dan akuntabel kepada masyarakat.

Namun, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi semata tidak cukup. Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan DJP dan DJBC harus terus dilakukan agar layanan perpajakan dan kepabeanan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Harapan Agar Integritas Aparatur Semakin Kuat

Sri Mulyani juga tak menampik bahwa selama beberapa tahun terakhir, institusi DJP dan DJBC beberapa kali menjadi sorotan negatif publik akibat ulah oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat baru untuk menjadikan momentum pelantikan kali ini sebagai awal untuk memperkuat komitmen integritas dan pelayanan kepada publik.

“Kita tahu bahwa DJP dan DJBC adalah institusi yang tidak boleh berhenti melakukan introspeksi dan perbaikan. Kepercayaan publik adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama,” ungkap Sri Mulyani.

Sebagai menteri yang memiliki tanggung jawab langsung atas sektor keuangan negara, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau kinerja DJP dan DJBC, serta memberikan dukungan penuh untuk program-program perbaikan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi dengan Lembaga Lain Diperlukan

Selain menekankan pentingnya integritas internal, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa keberhasilan DJP dan DJBC dalam meningkatkan penerimaan negara sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, serta dunia usaha.

“Kita harus bekerja sama, baik di dalam Kementerian Keuangan maupun dengan instansi terkait lainnya. Tidak ada yang bisa bekerja sendirian dalam memperbaiki ekonomi bangsa,” tegasnya.

Penutup: Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan Harus Terus Berjalan

Peringatan tegas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi sinyal kuat bahwa reformasi perpajakan dan kepabeanan harus terus dilanjutkan. Dengan tantangan eksternal yang semakin kompleks, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Sri Mulyani menutup arahannya dengan pesan jelas: “Tingkatkan penerimaan, edukasi masyarakat, jaga sikap berwibawa, tetap tegas, dan jangan pernah lelah membangun kepercayaan publik. Karena dari pajak dan penerimaan negara inilah roda pembangunan Indonesia akan terus bergerak.”