Properti dan Mebel Indonesia Butuh Tarif Kompetitif
JAKARTA - Dengan semakin mendekatnya tenggat waktu negosiasi tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump pada 9 Juli 2025, pelaku industri mebel Indonesia menilai kebijakan tarif yang adil dan kompetitif akan menjadi kunci untuk menyelamatkan kinerja ekspor ke Amerika Serikat. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menegaskan perlunya sinergi strategis antara pemerintah dan pengusaha demi menjaga peluang besar sektor ini sebagai penggerak ekonomi nasional.
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, mengungkapkan bahwa AS masih menjadi pasar terbesar bagi ekspor mebel dan kerajinan Indonesia. Saat ini, nilai ekspor ke AS mencapai USD 1,33 miliar atau sekitar 54 persen dari total ekspor sektor ini. “Industri ini menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dan memiliki potensi besar menjadi pusat produksi global, asalkan didukung oleh tarif ekspor yang kompetitif,” jelas Abdul.
Ia menekankan bahwa tarif yang lebih rendah dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia akan membuka peluang strategis. Sebaliknya, jika tarif ekspor Indonesia lebih tinggi, buyer akan menurunkan permintaan, yang pada akhirnya bisa memicu kehilangan momentum pertumbuhan dan berkurangnya peluang Indonesia menjadi hub produksi global.
Baca Juga
“Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan 5 hingga 6 juta lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung, dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi USD 6 miliar dalam lima tahun ke depan,” tegas Abdul.
Menurut HIMKI, kebijakan tarif tidak sekadar soal angka, tetapi berdampak langsung pada nasib jutaan tenaga kerja dan keberlangsungan industri strategis nasional. Abdul menegaskan bahwa arah kebijakan tarif akan menentukan posisi Indonesia dalam peta persaingan ekspor global, khususnya di pasar AS.
Di sisi lain, HIMKI juga menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong deregulasi menyeluruh. Abdul menilai momentum ini harus dimanfaatkan optimal untuk menyelesaikan berbagai hambatan riil yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya eksportir sektor mebel dan kerajinan. Ia menambahkan bahwa proses deregulasi harus mengacu pada praktik negara pesaing utama seperti Vietnam, agar kebijakan Indonesia tetap kompetitif dan adaptif dengan dinamika ekonomi global.
Dalam rangka memperkuat posisi ekspor, HIMKI pun telah menyusun lima rekomendasi strategis kepada pemerintah:
Menegaskan Status Mitra Strategis
HIMKI berharap Presiden Prabowo dapat mempertegas bahwa Indonesia adalah mitra strategis jangka panjang bagi Amerika Serikat, dengan komitmen menjalankan konsep trade balance yang adil dan berkelanjutan.
Diversifikasi Pasar
HIMKI mendorong percepatan perjanjian strategis seperti Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA), sekaligus membuka akses ke pasar negara BRICS dan kawasan Timur Tengah melalui misi dagang aktif. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan memperluas peluang ekspor.
Reformasi Ekosistem Ekspor
HIMKI menilai pembebasan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk hilir, penyederhanaan prosedur karantina, serta percepatan layanan logistik ekspor harus segera direalisasikan. Penyederhanaan ini akan memperkuat daya saing industri mebel Indonesia di pasar internasional.
Insentif Fiskal Bagi Eksportir
HIMKI mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor, percepatan restitusi pajak, pembiayaan berbunga rendah di bawah 6 persen, serta insentif pajak penghasilan bagi eksportir yang memberikan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa.
Perlindungan Pasar Domestik
HIMKI meminta pemerintah memperketat arus impor mebel ke Indonesia untuk melindungi pasar domestik dari banjir produk negara pesaing. Langkah ini dianggap penting sebagai buffer apabila terjadi penurunan volume ekspor ke AS, sehingga pasar lokal dapat menyerap kelebihan produksi.
Abdul mengingatkan bahwa setiap keputusan terkait tarif harus mempertimbangkan efek berantai terhadap industri dalam negeri. Menurutnya, salah langkah dalam negosiasi tarif akan membawa konsekuensi serius, mulai dari berkurangnya pesanan buyer internasional, berkurangnya produksi, hingga pemutusan hubungan kerja secara masif.
“HIMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajinan menuju pangsa pasar global. Dengan langkah bersama yang solid, Indonesia bisa menjadi pusat produksi dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level dua digit,” tutup Abdul.
Dari berbagai pernyataan HIMKI, terlihat jelas bahwa keberhasilan negosiasi tarif dengan pemerintah AS akan sangat menentukan arah industri mebel Indonesia dalam lima tahun ke depan. Selain itu, kerja sama lintas sektor dan keberanian pemerintah mengambil kebijakan kompetitif akan menjadi kunci agar industri mebel Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pemain utama di pasar global.
Rekomendasi
