JAKARTA - Pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah Indonesia menjadi topik diskusi hangat yang memicu kekhawatiran di kalangan praktisi pendidikan, orang tua, hingga pemerhati kebijakan publik. Keputusan ini diambil oleh Presiden dengan alasan kebutuhan penyesuaian fiskal di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melambat dan meningkatnya beban utang negara. Kebijakan ini menetapkan pemangkasan sebesar 10% dari total anggaran pendidikan, sebuah langkah dengan implikasi mendalam bagi sektor pendidikan nasional.
Latar Belakang Kebijakan
Pemerintah Indonesia, menurut laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menghadapi tekanan fiskal hebat yang menuntut dilakukannya optimalisasi anggaran. Pengumuman yang disampaikan pada awal tahun 2025 ini menyebut bahwa dana yang dipotong akan dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti kesehatan dan infrastruktur. Namun, langkah ini menantang amanat konstitusi, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan.
Penyesuaian ini diklaim bersifat sementara oleh pihak pemerintah. Namun, realisasi dari klaim tersebut dan jaminan untuk mempertahankan kualitas pendidikan menjadi tanda tanya besar di masyarakat. “Meskipun kita memahami kondisi fiskal, kita juga harus memikirkan implikasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa,” ujar Dr. Anita Prasetyo, pakar pendidikan dari Universitas Indonesia.
Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan
1. Penurunan Kualitas Pendidikan
Pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil yang paling membutuhkan dukungan finansial. Berkurangnya fasilitas pembelajaran seperti buku, laboratorium, dan teknologi, diprediksi akan menjadi masalah besar. Minimnya pelatihan bagi guru juga dapat menurunkan efektivitas pengajaran di sekolah-sekolah.
2. Kesenjangan Pendidikan yang Meningkat
Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan diperkirakan akan semakin melebar. Sekolah di kota besar mungkin masih bertahan berkat dukungan dana pihak ketiga, tetapi sekolah di daerah terpencil terancam semakin ketinggalan. “Kami khawatir ini akan semakin memperburuk ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia,” kata Bambang Setiadi, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
3. Menambah Beban Ekonomi Masyarakat
Masyarakat berisiko menanggung biaya pendidikan yang lebih tinggi. Institusi pendidikan mungkin harus menaikkan biaya pendidikan untuk menutup kekurangan dana dari pemerintah. Ini tentu saja akan menjadi kendala besar bagi keluarga dengan ekonomi lemah. "Kita harus memberikan perhatian serius agar semua anak Indonesia, tanpa kecuali, mendapatkan kesempatan belajar yang layak," tegas Aisyah Nurul, aktivis pendidikan dari LSM Kita Belajar.
4. Dampak Jangka Panjang
Dalam jangka panjang, penurunan kualitas pendidikan dapat berdampak negatif pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tantangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) yang mengharuskan SDM berkualitas akan menjadi lebih sulit dicapai. “Tanpa pendidikan yang bermutu, daya saing Indonesia di pasar global bisa terancam,” kata Dr. Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia.
Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
Transparansi dan Akuntabilitas : Pemerintah diharapkan lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengalokasian serta penggunaan anggaran pendidikan yang tersisa. Proses pemotongan harus dijalankan dengan adil dan transparan agar kepentingan generasi muda tidak tersandera oleh masalah finansial semata.
Prioritas Program Pendidikan : Pemerintah sebaiknya memprioritaskan program pendidikan yang memberikan dampak signifikan, seperti peningkatan kompetensi guru, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, serta penjaminan akses pendidikan yang inklusif.
Kolaborasi dengan Swasta dan Masyarakat
Mengajak partisipasi sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) dan dukungan masyarakat dapat menjadi solusi untuk menambah pendanaan pendidikan. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor sangat penting,” kata Diah Natasha, praktisi CSR dari PT Educare.
Evaluasi Kebijakan Berkala
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari kebijakan pemangkasan ini. Evaluasi yang obyektif dan menyeluruh sangat diperlukan agar kebijakan dapat disempurnakan jika ditemukan dampak negatif yang signifikan.
Pemangkasan anggaran pendidikan memang menimbulkan tantangan besar bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Kendati terdapat alasan fiskal di balik kebijakan ini, pemerintah harus tetap menjaga agar kualitas dan aksesibilitas pendidikan tidak terganggu. Kombinasi dari transparansi, prioritas, dan kerjasama lintas sektor diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari kebijakan yang kontroversial ini, agar aspirasi menuju generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing tinggi dapat tercapai.