JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menekankan pentingnya pengendalian faktor risiko sebagai langkah kunci dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan desain kebijakan yang inklusif dan dapat diterapkan oleh berbagai sektor, termasuk industri, akademisi, serta publik. Pengendalian ini diharapkan dapat menekan beban pembiayaan kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya.
Menurut data Kemenkes, biaya kesehatan mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen per tahun. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Asnawi Abdullah, menjelaskan bahwa peningkatan ini didominasi oleh penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler. "Apabila kita lihat angka-angka pembiayaan kesehatan sekarang yang meningkat setiap tahun mencapai 7,8 persen per tahun. Ini mengindikasikan bahwa kita perlu melakukan sesuatu," ujar Asnawi di Jakarta, Rabu.
Kemenkes telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengurangi beban ini, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Asnawi menjelaskan bahwa melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui risiko kesehatan secara dini dan dapat mencegah terjadinya penyakit katastropik. "Selain itu, dengan MBG, anak-anak dibiasakan untuk makan makanan yang sehat, yang tidak banyak gula, garam, dan lemaknya," tambahnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi trans fat melalui peningkatan labelisasi pada produk makanan, memberikan masyarakat kebebasan untuk memilih gaya hidup sehat. "Dan pemerintah kita mengupayakan bagaimana mengendalikan trans fat, labeling kita perkuatkan dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih. Memilih hidup sehat atau memilih hidup sakit," ujar Asnawi.
Asnawi menekankan pentingnya membangun pola pikir bahwa hidup sehat itu keren. Di lingkungan Kemenkes sendiri, budaya tersebut mulai diterapkan dengan laporan rutin jumlah langkah yang dilakukan karyawan setiap hari.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono, menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam upaya pengendalian faktor risiko. Penggunaan gula, garam, dan lemak yang berlebihan menjadi perhatian khusus. "Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan guna memastikan jalannya inisiatif-inisiatif tersebut," tegas Sukadiono.
Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Muhammad Subuh, menambahkan bahwa peran pemerintah daerah tak kalah penting dalam membangun sistem kesehatan berkelanjutan. "Pemerintah daerah berperan sangat penting melalui penetapan peraturan daerah, contohnya seperti kebijakan kawasan bebas asap rokok," ungkap Subuh.
Langkah-langkah ini diharapkan akan memperkuat sistem kesehatan Indonesia dalam jangka panjang, dengan fokus pada pencegahan daripada pengobatan. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan secara keseluruhan dan mempromosikan gaya hidup sehat yang lebih baik.
Dengan strategi yang terkoordinasi di antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, pemerintah optimis bahwa pengendalian faktor risiko dapat menjadi solusi efektif dalam menurunkan angka penyakit tidak menular. Kontribusi aktif masyarakat dan berbagai sektor juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem kesehatan nasional yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Dalam konteks ini, pelibatan semua pihak menjadi faktor krusial demi keberhasilan pengendalian faktor risiko kesehatan. Melalui edukasi, kampanye, dan peningkatan kesadaran publik, perubahan positif dalam pola hidup dapat dicapai. "Membangun pola hidup sehat memerlukan kerjasama semua pihak. Dari industri hingga individu, semua memiliki peran," ujar Asnawi, menutup sesi sosialisasinya.
Pengendalian Faktor Risiko sebagai Solusi Optimal
Dalam menghadapi tantangan ini, Kemenkes tak hanya berfokus pada sisi preventif namun juga promotif. Edukasi serta kampanye gaya hidup sehat akan terus digalakkan ke berbagai lapisan masyarakat.
Lebih dari sekadar kebijakan, pengendalian faktor risiko kesehatan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Kerjasama lintas sektor dan pelibatan komunitas menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat membawa perubahan mendasar dalam cara pandang dan praktek hidup sehat, sehingga Indonesia dapat menciptakan generasi yang tangguh dan berdaya saing pada masa depan.
Teruskan kampanye hidup sehat dan kendalikan risikonya, demi masa depan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan berdaya. Jika kita bersama-sama mengatasinya, beban kesehatan Indonesia di masa depan akan lebih ringan dan terkelola dengan baik.