JAKARTA - Dalam langkah penting pengelolaan aset negara usai pesta demokrasi terbesar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng telah resmi melelang seluruh logistik yang digunakan dalam Pemilu 2024. Proses pelelangan ini, yang berlangsung usai selesainya semua tahapan Pemilu hingga pelantikan presiden, wakil presiden, serta wakil rakyat terpilih, menjadi sorotan utama sebagai upaya KPU dalam menjaga transparansi dan efisiensi aset negara.
Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, mengungkapkan bahwa pelelangan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan telah menemukan pemenangnya. "Proses lelang ini sangat terbuka, dan pada akhirnya dimenangkan oleh Anton Hartono dengan tawaran tertinggi senilai Rp 177.199.600," kata Dudhi.
Paket lelang tersebut mencakup 9.100 buah bilik suara, 11.375 kotak suara, dan 3.125.585 lembar surat suara yang sudah digunakan dalam perhelatan Pemilu Februari lalu. Dudhi menjelaskan bahwa pelelangan ini dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah pusat. "Kami hanya mengajukan izin dan menerima nama pemenang lelang. Semua proses dan transaksi keuangan dilakukan melalui KPKNL," ujarnya.
Setelah diumumkan sebagai pemenang, Hartono diwajibkan untuk menyelesaikan proses pelunasan agar dapat mengambil barang-barang tersebut dari gudang KPU Buleleng yang terletak di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng. Komang Dudhi menyatakan bahwa pengambilan barang harus dilakukan sebelum bulan Oktober 2025. "Kami ingin memastikan bahwa semua barang sudah diambil sebelum masa sewa gudang habis pada Oktober 2025. Ini adalah hal yang penting demi efisiensi biaya sewa," jelas Dudhi.
Pemilu 2024 ini memang meninggalkan sejumlah besar logistik yang perlu dikelola secara efisien. Langkah KPU Buleleng melelang aset ini dinilai sebagai upaya strategis dalam menjaga efektifitas pengelolaan logistik, sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Meski pelelangan sudah terlaksana, proses berikutnya yang akan dilakukan oleh KPU Buleleng adalah pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2024.
"Logistik Pilkada Serentak 2024 baru akan kami lelang setelah masa pelantikan pejabat terpilih selesai. Regulasi mengharuskan bahwa pelelangan logistik jenis ini dapat dijalankan paling cepat satu bulan setelah pelantikan," kata Dudhi. Hingga kini, semua logistik Pilkada masih aman tersimpan di gudang milik KPU Buleleng.
Dengan langkah penjualan ini, KPU Buleleng tak hanya mengurangi beban penyimpanan logistik yang masif, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara. Melalui pelaksanaan pelelangan ini, diharapkan efisiensi logistik pemilu di masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan publik.
Dalam konteks ekonomi, pelelangan logistik ini juga menawarkan peluang bagi pelaku usaha atau kolektor barang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan barang sisa Pemilu sebagai produk dengan nilai historis atau fungsional. Sehingga, proses lelang ini tidak hanya mendatangkan manfaat bagi lembaga KPU sendiri, namun juga kepada masyarakat luas yang dapat memanfaatkannya.
Pada akhir wawancara, Komang Dudhi Udiyana menekankan pentingnya peran serta publik dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam hal pengelolaan aset pasca-penyelenggaraan pemilu. "Transparansi dan kepercayaan publik adalah pondasi utama bagi kesuksesan pelaksanaan tugas kami di KPU," pungkasnya.
Dengan penjualan logistik ini, KPU Buleleng menunjukkan komitmen atas pengelolaan aset publik yang bertanggung jawab sekaligus menjadi contoh pengelolaan logistik pemilu yang layak diteladani oleh KPU di daerah lain. Sementara menunggu tahapan lelang logistik berikutnya, semua mata kini tertuju pada kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan lebih baik dan efisien.