JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah memberikan instruksi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses listrik dan mendukung transisi menuju energi bersih di wilayah tersebut.?
Kebutuhan Meningkatkan Akses Listrik di Maluku
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Ambon pada Sabtu, 5 April 2025, Bahlil meninjau Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) dan menyampaikan bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dimanfaatkan. Ia menekankan bahwa PT PLN, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan dari negara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap listrik.?
Integrasi Proyek PLTP dalam RUPTL 2025–2034
Bahlil juga menegaskan bahwa proyek pembangunan PLTP 40 MW di Maluku telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN untuk periode 2025–2034. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi nasional menuju transisi energi bersih.?
Peningkatan Infrastruktur Kelistrikan di Wilayah 3T
Selain itu, Bahlil mengungkapkan bahwa masih terdapat 505 desa di Maluku yang belum mendapatkan akses listrik selama 24 jam. Ia merinci, "?Ada 305 desa yang listriknya itu baru 6 jam dan ada sekitar 200 desa lebih yang listriknya 12 jam." Ia menambahkan bahwa PT PLN diminta untuk segera meningkatkan durasi pasokan listrik di desa-desa tersebut, "?Saya sudah meminta kepada General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua agar listrik yang 12 jam dijadikan 24 jam dan yang 6 jam itu dijadikan 12 jam. Memang ini bertahap."?
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Energi yang Adil dan Merata
Bahlil menekankan bahwa peningkatan akses listrik di wilayah 3T merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan energi yang adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia. Ia menyatakan, "?Bagi saudara-saudara kita yang memang desanya belum ada listrik, saya sudah minta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan dan Kementerian ESDM untuk segera melakukan program listrik masuk desa supaya kita bisa bekerja sama dengan PLN. Itu menjadi program dan perintah Presiden Prabowo agar memastikan semua rakyat harus mendapatkan fasilitas listrik."?
Pembangkit Terapung BMPP Nusantara I sebagai Solusi Energi
Sebagai tambahan informasi, pemerintah telah menyiapkan Pembangkit Listrik Terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara I dengan kapasitas terpasang 60 MW di Kota Ambon. Bahlil menjelaskan bahwa pembangkit ini menggunakan mesin diesel berbahan bakar minyak (HSD) atau gas sebagai sumber energi utamanya dan dapat menjaga stabilitas kondisi kelistrikan kota Ambon. Ia menuturkan, "(?Kapasitas terpasang) ini ada 60 Mega Watt (MW). Jadi kapasitas terpasang sekarang di seluruh Ambon ini sekitar 100 MW. Kita peak-nya di antara 60 MW sampai 70 MW. Jadi cadangannya masih ada sekitar 30 MW."?
Harapan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
Dengan peningkatan infrastruktur kelistrikan dan pemanfaatan energi terbarukan seperti panas bumi, diharapkan kualitas hidup masyarakat Maluku akan meningkat. Akses listrik yang lebih baik akan mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian lokal. Bahlil berharap, "?Kita harus kreatif mencari solusi. Bisa dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga air. Pemerintah akan terus mendukung upaya PLN untuk meningkatkan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia."?
Langkah pemerintah dalam membangun PLTP 40 MW di Maluku dan meningkatkan akses listrik di wilayah 3T menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transisi energi bersih dan memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat, diharapkan target tersebut dapat tercapai, sehingga memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.