JAKARTA - Pemerintah Kota Kupang terus menggalakkan kesadaran pajak masyarakat demi membangun kota secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan pembukaan Pekan Panutan dan Sosialisasi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2025 oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, yang digelar di halaman Kantor Camat Kota Lama.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan keteladanan membayar pajak tepat waktu. Ia juga menegaskan bahwa membayar pajak adalah bentuk nyata kecintaan dan kepedulian terhadap Kota Kupang, bukan semata kewajiban hukum.
“Bayar pajak bukan karena takut, tapi karena cinta dan peduli pada Kota Kupang,” tegas dr. Christian Widodo.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kota, termasuk penyediaan layanan publik seperti lampu jalan, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan sosial, semuanya bersumber dari penerimaan pajak.
“Kalau kita ingin membangun kota ini, kita harus patuh bayar pajak. Tanpa pajak, tidak ada lampu jalan, tidak ada bantuan sosial, tidak ada perbaikan infrastruktur,” lanjutnya dengan penuh semangat.
Peningkatan Dana Operasional untuk Masyarakat
Dalam momentum yang sama, Wali Kota Kupang juga mengumumkan kabar baik terkait peningkatan dana operasional lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Kota Kupang secara resmi meningkatkan dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT/RW, Karang Taruna, hingga Kelurahan Siaga.
Dana LPM naik dari Rp6,5 juta menjadi Rp7,5 juta
Dana RW dari Rp4,5 juta menjadi Rp5,5 juta
Dana RT dari Rp4,75 juta menjadi Rp5,75 juta
Selain itu, dukungan anggaran bagi Karang Taruna dan Kelurahan Siaga juga turut ditingkatkan, sebagai upaya untuk mendorong efektivitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
“Kami berharap peningkatan anggaran ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan dan partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan,” ungkap Wali Kota.
QRIS dan Insentif Menarik Dorong Digitalisasi Pembayaran Pajak
Salah satu terobosan penting dalam kegiatan ini adalah hadirnya inovasi layanan pembayaran pajak non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, dan Bank NTT ini menjadi langkah signifikan dalam mendorong digitalisasi layanan pajak daerah.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Kota Lama, Boby Balukh, menuturkan bahwa metode QRIS tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari modernisasi sistem perpajakan daerah.
“Kami menghadirkan kemudahan pembayaran pajak non-tunai melalui QRIS dengan berbagai insentif menarik seperti paket sembako gratis dan undian doorprize. Ini menjadi langkah untuk meningkatkan antusiasme warga,” jelas Boby.
Potensi Pajak di Kota Lama Sangat Besar
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, Pah Bessie Semuel Messakh, S.STP., M.Si., memaparkan potensi penerimaan pajak di wilayah Kecamatan Kota Lama cukup menjanjikan. Dari data terkini, potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saja mencapai Rp2,07 miliar, dengan total 4.680 objek pajak.
Sementara itu, penerimaan dari sektor lain seperti pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, dan pemanfaatan sumber daya alam diperkirakan mampu menyumbang sekitar Rp350 juta per bulan.
“Dengan pendekatan pelayanan yang lebih interaktif dan insentif menarik, kami berharap terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terang Semuel.
Pekan Panutan Pajak Berlangsung hingga Juli 2025
Pekan Panutan Pajak ini akan berlangsung hingga 10 Juli 2025, mencakup berbagai program layanan seperti sosialisasi, edukasi publik, pendaftaran wajib pajak baru, hingga kegiatan kolaboratif lintas instansi.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak penting seperti Penjabat Sekda Kota Kupang, Forkopimda, anggota DPRD Kota Kupang, tokoh masyarakat, serta perangkat kelurahan dan RT/RW se-Kecamatan Kota Lama.
Pemkot Kupang menjadikan momentum ini sebagai langkah strategis membangun kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kota melalui pajak.
“Kesadaran pajak harus dibangun dari lingkungan terkecil, dari rumah ke rumah, dari RT hingga kecamatan. Ini bukan hanya tentang pendapatan daerah, tetapi tentang masa depan Kota Kupang,” ujar dr. Christian Widodo.
Pemantauan Langsung dan Apresiasi kepada Wajib Pajak
Sebagai bentuk dukungan langsung kepada warga yang patuh pajak, Wali Kota dan jajarannya turun langsung memantau pelayanan pajak di lokasi acara dan menyerahkan paket beras secara simbolis kepada wajib pajak yang telah membayar tepat waktu.
Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Banyak warga memanfaatkan kesempatan untuk berswafoto bersama Wali Kota sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan terhadap kepemimpinan yang proaktif.
“Ini bentuk apresiasi kami kepada warga yang sudah menunjukkan panutan. Semoga ini menjadi semangat baru untuk meningkatkan kepatuhan pajak ke depan,” kata Wali Kota.
Masyarakat Didorong Jadi Bagian dari Pembangunan Kota
Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Kupang untuk melihat pembayaran pajak sebagai investasi sosial jangka panjang. Ia menegaskan bahwa keterlibatan warga melalui pajak akan memperkuat fondasi pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kota dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita semua adalah pemilik kota ini. Mari kita bangun Kupang dengan semangat gotong royong, dan salah satu bentuknya adalah kepatuhan membayar pajak,” tutup dr. Christian Widodo.