Garuda Indonesia dan Maskapai Mitra Wakil Ketua MPR RI Ditunjuk Sebagai Layanan Penerbangan Haji: DPR Menuntut Transparansi Biaya

Garuda Indonesia dan Maskapai Mitra Wakil Ketua MPR RI Ditunjuk Sebagai Layanan Penerbangan Haji: DPR Menuntut Transparansi Biaya

JAKARTA - Pemerintah resmi menunjuk tiga maskapai untuk melayani penerbangan haji tahun ini: Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan pendatang baru, Lion Air. Penunjukan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi masalah klasik seperti keterlambatan penerbangan. Namun, sejumlah pihak menuntut transparansi terkait biaya dan mekanisme penunjukan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, menyambut baik kehadiran Lion Air sebagai pemain baru dalam layanan haji. “Kehadiran Lion Air di samping Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines akan meningkatkan jumlah armada penerbangan bagi jemaah haji asal Indonesia,” ungkapnya pada Minggu, 5 Januari 2025,

Fokus pada Pengurangan Delay

Baca Juga

Proyek Kapal Cepat Jembrana-Banyuwangi Digagas, Gubernur Bali Wayan Koster Ingatkan Potensi Ancaman Pendatang Ilegal

Mahdalena menyoroti bahwa salah satu masalah utama dalam pelaksanaan haji adalah keterlambatan penerbangan. Jemaah, terutama lanjut usia, sering kali merasa tidak nyaman akibat delay yang berlangsung berjam-jam. Dengan bertambahnya maskapai, Mahdalena berharap layanan menjadi lebih optimal.

Namun, ia menekankan pentingnya harga tiket yang kompetitif. “Kalau harga yang ditawarkan lebih tinggi dari Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, ya bisa tidak dipakai lagi,” tegasnya.

Transparansi Biaya Haji

Mahdalena juga menuntut transparansi dari maskapai terkait biaya pelaksanaan haji. Menurutnya, data terperinci diperlukan agar DPR dapat memastikan bahwa biaya yang dikenakan kepada jemaah adalah yang paling efisien.

“Jangan hanya kucing-kucingan dengan Kemenag, seakan-akan kami ini tidak ada. Kami butuh data tersebut sehingga kami tahu berapa gambaran biayanya. Kalau memang bisa diturunkan, ya kita dorong agar biaya haji turun,” tambahnya.

Penunjukan Lion Air dan Potensi Konflik Kepentingan

Lion Air resmi ditunjuk sebagai maskapai haji dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI pada Kamis, 2 Januari 2025. Direktur Operasional Lion Air Group, Captain Daniel Putut Adi Kuncoro, mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah.

“Kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025,” ujarnya. Daniel juga menjelaskan bahwa Lion Air memiliki pengalaman dalam melayani penerbangan umrah sejak 2009 dan menyewakan pesawat wide body untuk melayani jemaah haji di Asia, Eropa, dan Afrika sejak 2011.

Namun, penunjukan Lion Air memicu sorotan dari berbagai pihak terkait potensi konflik kepentingan. Pasalnya, Rusdi Kirana, pemilik Lion Air, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB.

Peneliti Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengingatkan bahwa penunjukan ini perlu dijelaskan secara rinci untuk menghindari benturan kepentingan. “Perlu ada penjelasan mengenai mekanisme penunjukan ini karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan,” katanya.

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, turut menyoroti pentingnya prinsip pencegahan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. “Transportasi haji adalah bisnis strategis karena posisi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi, harus dipastikan bahwa penunjukan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan independensi,” tegasnya.

Lakso menambahkan bahwa deklarasi benturan kepentingan dan pengalihan proses pengambilan keputusan adalah elemen penting dalam manajemen konflik kepentingan. “Para pengambil kebijakan yang memutuskan tidak boleh memiliki afiliasi dengan Lion Air, baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Garuda Indonesia Tetap Dominan

Di tengah berbagai sorotan, Garuda Indonesia tetap menjadi maskapai unggulan untuk layanan penerbangan haji. Dengan rekam jejak panjang dalam melayani jemaah haji, Garuda Indonesia telah membangun reputasi sebagai maskapai yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Mahdalena menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi yang telah ditetapkan Garuda Indonesia. “Garuda Indonesia adalah kebanggaan kita. Kita ingin semua maskapai, termasuk Lion Air, mampu menyaingi kualitas layanan Garuda Indonesia,” ujarnya.

Dengan penunjukan Lion Air sebagai maskapai baru untuk penerbangan haji, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya. Namun, tuntutan transparansi dan independensi dalam proses penunjukan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia diharapkan terus memegang peran dominan dalam melayani jemaah haji dan menjadi tolok ukur kualitas bagi maskapai lainnya. Kepercayaan jemaah dan kelancaran ibadah haji harus menjadi prioritas utama semua pihak.