Penasihat Prabowo Soroti Pentingnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur di Era Pemerintahan Baru

Penasihat Prabowo Soroti Pentingnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur di Era Pemerintahan Baru

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipandang membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif, dengan melibatkan sektor swasta lebih intensif. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk mendukung proyek infrastruktur yang masif.

Dalam diskusi yang berlangsung pada acara kumparan The Economics Insights 2025 yang diselenggarakan di The Westin, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/2), Bambang mengungkapkan bahwa berkurangnya anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat keterlibatan sektor swasta menjadi hal yang semakin penting. Dia menyoroti kebutuhan untuk memaksimalkan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.

Pentingnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Baca Juga

Proyek Kapal Cepat Jembrana-Banyuwangi Digagas, Gubernur Bali Wayan Koster Ingatkan Potensi Ancaman Pendatang Ilegal

Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa selama ini skema KPBU sebenarnya sudah ada dan diatur dalam regulasi, namun sering kali dianggap sebagai opsi sekunder dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran APBN yang terbatas, sektor swasta diharapkan dapat mengisi peran lebih besar dalam menyukseskan proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas lainnya.

“Dengan anggaran yang terbatas, seharusnya kita bisa lebih kreatif dengan menghidupkan kembali skema Public Private Partnership (PPP). Artinya, pembangunan infrastruktur tidak harus 100 persen menggunakan APBN,” ujar Bambang dalam diskusi tersebut.

Skema KPBU memungkinkan sektor swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang kemudian dikelola dengan jaminan dari pemerintah. Model ini menawarkan potensi pembiayaan alternatif yang dapat mengurangi beban anggaran negara dan mempercepat realisasi proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Skema KPBU: Opsi Alternatif yang Terabaikan

Selama ini, meskipun skema KPBU telah disiapkan dalam regulasi, implementasinya sering kali tidak mendapat perhatian yang maksimal. Bambang mengungkapkan bahwa banyak proyek infrastruktur di Indonesia lebih cenderung dibiayai sepenuhnya melalui APBN, karena dianggap lebih aman dan mudah. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang terus berlanjut, dia menekankan bahwa skema KPBU harus lebih optimal digunakan.

“Selama ini, KPBU seolah-olah hanya menjadi pilihan kedua. Dengan anggaran yang besar, kebanyakan proyek infrastruktur lebih memilih dibiayai oleh APBN. Padahal, ada banyak sektor swasta yang siap berinvestasi jika ada kepastian hukum dan jaminan dari pemerintah,” tambah Bambang.

Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah harus memberi insentif lebih kepada sektor swasta agar mereka tertarik berpartisipasi dalam proyek-proyek besar. Jaminan yang jelas dari pemerintah dalam hal kepastian investasi dan pengembalian modal menjadi kunci dalam menarik minat investor.

Keberhasilan Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU

Meskipun skema KPBU belum sepenuhnya dimaksimalkan, Bambang menilai ada beberapa contoh keberhasilan yang dapat dijadikan referensi. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan tol yang sebagian besar dikerjakan oleh sektor swasta dengan menggunakan model KPBU. Selain itu, proyek-proyek besar lainnya juga berhasil dilaksanakan dengan menggunakan skema yang melibatkan sektor swasta secara signifikan.

“Skema ini sudah terbukti berhasil, seperti dalam proyek jalan tol yang sebagian besar dikerjakan oleh swasta melalui KPBU, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya,” jelas Bambang.

Proyek jalan tol yang dibiayai melalui skema KPBU tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang besar tetapi juga membantu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang sangat vital untuk konektivitas antar wilayah di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa sektor swasta dapat berperan besar dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur dengan dukungan yang tepat dari pemerintah.

Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur yang Terus Meningkat

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan infrastruktur. Pemerintah telah berusaha mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan yang ada. Menurut data, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang mencapai triliunan rupiah untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur hingga 2045.

Dengan keterbatasan anggaran APBN, sangat jelas bahwa skema KPBU adalah salah satu solusi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur. Bambang berharap agar ke depan lebih banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan melibatkan sektor swasta, baik dalam bentuk investasi langsung maupun melalui skema pembiayaan lainnya yang bersifat kolaboratif.

Dukungan dari Pemerintah: Kunci Sukses Implementasi KPBU

Agar skema KPBU dapat berjalan dengan efektif, Bambang menyarankan agar pemerintah memberikan kepastian hukum dan regulasi yang lebih baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor swasta merasa aman dan percaya diri dalam melakukan investasi jangka panjang dalam proyek infrastruktur.

“Pemerintah perlu memberikan jaminan yang jelas terkait regulasi dan kepastian investasi agar sektor swasta merasa nyaman berinvestasi dalam proyek infrastruktur,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu terus memperbaiki tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini akan mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa dana yang terlibat digunakan secara efisien untuk kepentingan pembangunan jangka panjang.

Optimisme Meningkatkan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Bambang mengakhiri diskusi dengan optimisme bahwa ke depan, Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan skema KPBU untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kerja sama yang solid antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

“Jika kita bisa mengoptimalkan skema KPBU ini, kita bisa lebih cepat mencapai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Bambang.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang mendukung, dengan fokus pada penguatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta demi tercapainya visi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.