Pemerintah Indonesia Berambisi Tingkatkan Rasio Pajak hingga 23 Persen, Incar Kamboja dan Vietnam sebagai Patokan

Pemerintah Indonesia Berambisi Tingkatkan Rasio Pajak hingga 23 Persen, Incar Kamboja dan Vietnam sebagai Patokan

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan rasio pajak yang ambisius. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah bercita-cita menaikkan rasio pajak negara hingga menyamai Kamboja yang kini berada di angka 18 persen, dan bahkan menargetkan tingkat serupa dengan Vietnam di 23 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta.

Target Ambisius

Hashim menyatakan bahwa upaya meningkatkan rasio pajak hingga menyamai Kamboja bukanlah target yang mustahil. "Saya sampaikan, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan sejumlah program untuk meningkatkan rasio penerimaan. Target kita itu bisa menyamai Kamboja," ujarnya. Saat ini, rasio pajak Indonesia ditargetkan berada di kisaran 12,1 persen hingga 12,2 persen, jauh di bawah Kamboja yang mencapai 18 persen. Hashim menambahkan bahwa target jangka panjang pemerintah adalah untuk meningkatkan rasio pajak hingga 23 persen, setara dengan Vietnam yang saat ini lebih unggul dalam hal penerimaan pajak.

Tantangan dan Potensi

Meningkatkan rasio pajak Indonesia hingga ke tingkat yang sama dengan Kamboja dan Vietnam bukanlah perkara mudah. Namun, Hashim optimis bahwa Indonesia bisa mencapai target tersebut dengan pelaksanaan program yang tepat. “Kenapa Kamboja bisa 6 persen lebih tinggi dari Indonesia? Kadin dalam waktu dekat ini pemerintah akan memulai program-program untuk peningkatan rasio penerimaan itu," ungkapnya.

Selain itu, Hashim menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan rasio pajak terendah di dunia. Sebagian besar penerimaan pajak negara ini berasal dari sektor konsumsi dan hasil tambang. Dalam konteks ini, Hashim juga membandingkan Indonesia dengan Pakistan, yang memiliki rasio pajak rendah yang serupa.

Memanfaatkan Ekonomi Bayangan

Pemerintah memiliki strategi tersendiri untuk mendongkrak angka penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aktivitas ekonomi bayangan atau `shadow economy`. Kegiatan ini merujuk pada aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Target Presiden Prabowo (adalah) meningkatkan pendapatan kita sebesar 90 miliar dollar AS setahun, selama beberapa tahun ke depan," ungkap Hashim. Ia juga menjelaskan, "Jika kita memperoleh 25 persen ini, yang akan kita lakukan, dengan teknologi baru, kecerdasan buatan, kita akan dapat meningkatkan. Sebagai contohnya, 6 persen dari 1,5 triliun dollar AS, jadi ada tambahan 90 miliar dollar AS setiap tahun."

Inovasi dalam Pengumpulan Pajak

Dalam mewujudkan visi ini, pemerintah juga berencana untuk mengadopsi teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan, untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak. Pemanfaatan teknologi canggih ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melacak potensi penerimaan yang belum tergarap, termasuk dari sektor informal.

Data dan Upaya Terkini

Hashim juga memberikan perhatian pada data terkini mengenai rasio pajak. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rasio pajak Indonesia per akhir Oktober 2024 sudah mencapai 10,02 persen. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari target yang diinginkan untuk menyamai negara-negara tetangga.

Indonesia menyadari perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan demi menangkap potensi ekonomi nasional secara maksimal. Dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan strategi-strategi yang akan diimplementasikan, Indonesia berharap dapat mencapai penerimaan pajak yang lebih optimal.

Efek Ekonomi dan Sosial

Peningkatan rasio pajak yang diupayakan diharapkan tidak hanya memberikan dorongan bagi pendapatan negara, tetapi juga memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan penerimaan negara yang lebih besar, pemerintah bisa lebih leluasa dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Hashim menegaskan bahwa penambahan penerimaan pajak sebesar 90 miliar dollar AS per tahun akan sangat berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan tambahan anggaran ini, pemerintah dapat merancang berbagai program pembangunan yang lebih ambisius dan berdampak luas bagi masyarakat.

Reformasi dan peningkatan rasio pajak menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia di tengah tantangan global dan domestik. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai sektor, Indonesia bertekad untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonominya di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia berharap bahwa kebijakan dan program-program yang akan diluncurkan akan mendekatkan negara ini menuju target rasio pajak yang lebih tinggi, sejalan dengan cita-cita bangsa menuju pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.