Pemerintah Didesak Realisasikan Pendidikan Gratis di Papua, Mandenas Tegaskan Pentingnya Sinergi Program dan Dana Otsus

Pemerintah Didesak Realisasikan Pendidikan Gratis di Papua, Mandenas Tegaskan Pentingnya Sinergi Program dan Dana Otsus

JAKARTA - Dalam upaya memenuhi aspirasi para pelajar Papua yang menginginkan pendidikan gratis, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas, mendorong pemerintah untuk serius mendengarkan dan menanggapi kebutuhan ini. Dia menegaskan bahwa permintaan ini tidak boleh diabaikan karena menyangkut masa depan generasi muda Papua yang lebih cemerlang dan berkeadilan.

Dalam keterangannya, Mandenas menjelaskan bahwa aspirasi dari para murid di Papua hendaknya dilihat sebagai masukan penting untuk pemerintah. Dia berencana untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian terkait lainnya guna merespons aspirasi ini secara konkret. "Kita setuju dengan apa yang disampaikan para murid sekolah. Pada prinsipnya, permintaan ini akan kita koordinasikan di rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan meminta dukungan pimpinan DPR," ujar Mandenas.

Mandenas menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gratis tidak boleh dianggap sebagai dua program yang saling bertentangan. Dia menunjukkan bahwa kedua program ini bisa dijalankan secara bersamaan karena masing-masing berasal dari sumber anggaran yang berbeda. MBG didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pendidikan gratis dapat dimanfaatkan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Lebih lanjut, Mandenas berpendapat bahwa kebutuhan pendidikan gratis ini seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi Dana Otonomi Khusus Papua, terutama di sektor pendidikan. Dalam kaitannya ini, Anggota Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan, “Tujuannya supaya antara alokasi anggaran dan aturan pelaksanaan penggunaan dana pendidikan 30 persen itu bisa memproteksi para murid sekolah orang asli Papua yang mengharapkan subsidi pendidikan gratis."

Merujuk pada Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Otonomi Khusus, Mandenas menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pemanfaatan tepat sasaran anggaran pendidikan. Dalam ketentuan tersebut, dialokasikan sebesar 30 persen dari dana Otsus untuk belanja pendidikan. “Untuk porsi bagaimana pendidikan itu gratis, itulah yang akan dikoordinasikan antara DPR dan pemerintah, agar mendorong harapan para murid dan orangtua murid itu bisa terakomodasi dalam dana Otsus di kabupaten/kota di Papua,” tambah Mandenas.

Selain itu, Mandenas juga menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap implementasi program MBG yang telah dicanangkan sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan bahwa MBG harus dieksekusi dengan konsisten di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. "Kita harus bedakan persoalan pendidikan gratis dan MBG yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. MBG ini harus konsisten karena merupakan satu dari sekian program Presiden Prabowo," tegasnya.

Mandenas berharap agar semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap penerapan program MBG dan menghindarkan isu ini dari politisasi yang tidak perlu. Segala upaya harus difokuskan pada tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Papua.

Kedua program pemerintah, pendidikan gratis dan MBG, dianggap saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam pembentukan generasi emas Papua dan Indonesia di masa depan. Dia menegaskan, "Ini merupakan dasar yang mau diletakkan pemerintah, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih khusus di Papua melalui pembangunan sumber daya manusia."

Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat, DPR, dan masyarakat, Mandenas optimis bahwa pembenahan dan pelaksanaan program tersebut bisa menjadi pondasi kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat Papua di masa mendatang. Dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh anak bangsa, tanpa kecuali.