Distribusi BBM Subsidi Terkendali, Pertamina Patra Niaga Optimis Capai Efisiensi Hingga Akhir 2025

Distribusi BBM Subsidi Terkendali, Pertamina Patra Niaga Optimis Capai Efisiensi Hingga Akhir 2025

JAKARTA  — PT Pertamina Patra Niaga mencatat distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama triwulan pertama 2025 masih berada dalam batas aman. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan sistem pengawasan distribusi dan efektivitas implementasi teknologi digital yang mendukung efisiensi penggunaan energi subsidi nasional.

Hingga Maret 2025, realisasi konsumsi BBM jenis Pertalite mencapai 6,84 juta kiloliter atau sekitar 21,9 persen dari total kuota nasional yang ditetapkan untuk tahun ini. Sementara itu, penyaluran biosolar atau jenis bahan bakar tertentu (JBT) tercatat sebanyak 4,19 juta kiloliter, yang berarti sekitar 22,9 persen dari kuota tahunan. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa penggunaan BBM subsidi masih terkendali dengan baik.

“Penyaluran energi subsidi triwulan pertama 2025 masih berada dalam koridor kuota yang ditetapkan pemerintah,” ujar Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, dalam keterangan resminya di Jakarta.

Baca Juga

Pemulihan Listrik di Bali Usai Blackout Dinilai Lebih Cepat dari Eropa, Pakar Kebijakan Apresiasi Respons Cepat PLN

Optimalisasi Sistem Digital melalui Program Subsidi Tepat

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari implementasi sistem pencatatan transaksi berbasis digital dalam Program Subsidi Tepat, yang menggunakan QR Code untuk mencatat dan memverifikasi transaksi pembelian BBM subsidi. Inovasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih detail dan mengurangi risiko penyelewengan distribusi bahan bakar.

“Insya Allah untuk barcode sendiri, di lapangan implementasinya sudah 99,9 persen, ya. Tinggal di beberapa wilayah yang mungkin agak jauh, itu yang kami kejar,” tambah Heppy.

Sistem digitalisasi ini merupakan upaya strategis dari Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menciptakan tata kelola distribusi BBM yang transparan dan akuntabel.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi, baik di pusat maupun daerah. Kolaborasi dilakukan dengan BPH Migas, pemerintah daerah, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di berbagai wilayah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran, menyasar masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Pengawasan di lapangan juga semakin diperketat dengan dukungan dari aparat penegak hukum, khususnya dalam menindak tegas praktik penyimpangan seperti penimbunan dan penyaluran ilegal BBM bersubsidi.

“Kebijakan penyaluran BBM subsidi yang semakin terarah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat yang benar-benar berhak, serta mendukung program pemerintah dalam mengurangi pemborosan anggaran negara,” terang Heppy.

Optimisme Hingga Akhir Tahun 2025

Dengan performa positif pada kuartal pertama, Pertamina Patra Niaga menyampaikan optimisme bahwa efisiensi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Perusahaan juga menyatakan komitmen untuk terus menyempurnakan sistem digital, meningkatkan kualitas data pengguna, dan memperluas edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan BBM subsidi secara bijak.

“Kami yakin efisiensi distribusi ini dapat dijaga hingga akhir tahun, tentu dengan dukungan teknologi, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan subsidi secara bertanggung jawab,” tegas Heppy.

Selain memastikan pasokan tetap terjaga, efisiensi ini juga akan berdampak langsung pada pengelolaan anggaran subsidi negara, mengingat subsidi energi tetap menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dukungan Terhadap Keadilan Energi

Distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran merupakan bagian dari visi keadilan energi nasional. Pemerintah melalui Kementerian ESDM bersama Pertamina berupaya memastikan bahwa energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat dapat diakses secara merata dan adil, terutama oleh kelompok masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil.

Dalam konteks ini, program Subsidi Tepat menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengendalian subsidi yang berpihak pada masyarakat rentan, sekaligus mendorong pola konsumsi energi yang lebih efisien.

Capaian Positif, Tantangan Tetap Ada

Meski capaian distribusi BBM subsidi saat ini tergolong positif, sejumlah tantangan tetap harus diantisipasi. Di antaranya adalah ketimpangan infrastruktur digital di wilayah terpencil, ketidakakuratan data pengguna yang belum terdaftar dalam sistem QR Code, serta potensi penyalahgunaan di lapangan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pembaruan data, penyisiran wilayah tertinggal, serta penguatan sinergi dengan pemda untuk memastikan cakupan implementasi Program Subsidi Tepat mencapai 100 persen secara nasional.

Dorongan Inovasi dan Literasi Publik

Ke depan, inovasi berbasis digital akan terus dikembangkan. Selain QR Code, Pertamina juga menjajaki pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data real-time untuk meningkatkan akurasi dan prediktabilitas kebutuhan distribusi BBM.

Di sisi lain, perusahaan juga gencar melakukan literasi publik agar masyarakat memahami pentingnya registrasi kendaraan dan kepemilikan barcode sebagai prasyarat mendapatkan BBM subsidi.

“Kita tidak hanya fokus pada distribusi, tapi juga edukasi. Karena tanpa pemahaman masyarakat yang baik, program sebaik apapun sulit diimplementasikan secara maksimal,” jelas Heppy dalam penutupan keterangannya.