Sri Mulyani Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Inklusif, Tak Cukup Hanya Bangun Jalan Tol

Sri Mulyani Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Inklusif, Tak Cukup Hanya Bangun Jalan Tol

JAKARTA — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali menegaskan pentingnya paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada konektivitas fisik seperti pembangunan jalan tol atau pelabuhan, melainkan harus mengusung prinsip inklusivitas dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Conference Center (JICC), Kamis, 12 Juni 2025. Dalam forum internasional tersebut, Sri Mulyani menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur harus dirancang untuk menyentuh langsung kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan.

"Infrastruktur harus inklusif, bukan hanya mempersempit kesenjangan antarwilayah, tetapi juga antarmasyarakat," tegas Sri Mulyani di hadapan peserta konferensi.

Baca Juga

BRI dan Rumah BUMN Sukses Cetak UMKM Siap Ekspor, Ini Kisah Bakers Gram Tembus Pasar Global

Infrastruktur Tidak Cukup Hanya Jalan Tol dan Pelabuhan

Sri Mulyani menilai, pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek fisik besar memang penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Namun, menurutnya, keberhasilan infrastruktur tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan atau megahnya pelabuhan. Aksesibilitas untuk semua masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pelosok negeri, adalah hal yang jauh lebih penting.

“Sering kali kita membangun jalan tol, tapi apakah masyarakat di desa-desa juga merasakan manfaatnya? Pembangunan tidak boleh hanya menyasar angka-angka pertumbuhan, tapi juga harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pandangannya, infrastruktur seharusnya dirancang untuk menciptakan kesetaraan akses, baik antarwilayah maupun antarkelompok sosial. Dengan begitu, pembangunan nasional akan benar-benar menjadi pilar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan Sosial Jadi Fondasi Pembangunan

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pondasi dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh proyek infrastruktur. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, pembangunan justru dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

"Keadilan sosial bukan lagi pilihan, tetapi keharusan," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sri Mulyani menambahkan, dalam setiap proyek pembangunan, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama di perkotaan. Sebaliknya, pemerintah harus menjadikan wilayah terpencil dan kelompok rentan sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan infrastruktur nasional.

Tantangan Geografis dan Kebutuhan Infrastruktur Dasar

Sri Mulyani menyadari bahwa salah satu tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah kondisi geografis yang luas dan beragam. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, akses terhadap transportasi, air bersih, energi, dan layanan dasar lainnya masih menjadi persoalan serius, terutama di kawasan timur Indonesia dan wilayah-wilayah terpencil.

Untuk itu, Sri Mulyani menekankan bahwa desain dan implementasi proyek-proyek infrastruktur harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini kurang terjangkau. Pembangunan jalan desa, jembatan penghubung antardesa, akses air bersih, listrik desa, dan layanan internet menjadi prioritas agar pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan.

Infrastruktur Harus Tangguh terhadap Perubahan Iklim

Selain aspek sosial, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya aspek lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur masa depan harus dirancang tangguh terhadap perubahan iklim dan bertanggung jawab secara ekologis.

“Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kita tidak bisa lagi membangun tanpa memperhitungkan dampak lingkungan,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika pembangunan infrastruktur hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan, maka generasi mendatang akan menanggung dampak kerusakan yang besar. Oleh karena itu, proyek-proyek strategis nasional harus mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

"Infrastruktur bukan hanya soal koneksi antarwilayah, tetapi juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya," tandas Sri Mulyani.

Infrastruktur sebagai Penghubung Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Sri Mulyani memandang bahwa pembangunan infrastruktur merupakan jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

Namun, jika infrastruktur hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, maka ketimpangan sosial akan semakin membesar, dan pertumbuhan ekonomi akan bersifat eksklusif. Oleh karena itu, paradigma pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mengalami transformasi, dari infrastruktur untuk pertumbuhan menjadi infrastruktur untuk kesejahteraan.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Dalam konferensi tersebut, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membiayai dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur. Mengingat kebutuhan investasi infrastruktur yang sangat besar, keterlibatan swasta menjadi krusial untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia menekankan bahwa keterlibatan dunia usaha harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan proyek tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur agar tepat guna dan tepat sasaran.

Pembangunan Inklusif Jadi Agenda Nasional

Pernyataan Sri Mulyani ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keadilan sosial. Pemerintah menargetkan agar seluruh program pembangunan, termasuk infrastruktur, dapat menjadi motor penggerak utama untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Dengan paradigma pembangunan yang inklusif ini, diharapkan Indonesia mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar mengejar angka-angka statistik.

Pandangan Sri Mulyani terkait pentingnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan sosial menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun jembatan dan jalan, melainkan soal membangun jembatan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab lingkungan, pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan bisa menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

“Infrastruktur harus memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar membangun fisik,” pungkas Sri Mulyani.