.jpg "Teknologi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional")
Teknologi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional
JAKARTA - Menghadapi tantangan backlog perumahan yang sudah menahun, pemerintah menekankan bahwa teknologi bukan lagi opsi tambahan, melainkan kunci utama. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai digitalisasi menjadi satu-satunya jalan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan rumah rakyat, termasuk dalam program renovasi massal rumah tidak layak huni (RTLH) yang kini tengah digencarkan.
Berbicara pada seminar bersama Autodesk Build di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025, Fahri secara gamblang menyebut metode manual dalam perencanaan dan pembangunan rumah sudah tak relevan lagi. Tanpa teknologi, upaya pemerintah mengejar target ambisius akan sia-sia.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara manual dalam menyelesaikan masalah besar seperti backlog perumahan. Teknologi adalah sarana utama untuk menyatukan data, mempercepat pembangunan, dan memastikan akuntabilitas,” tegas Fahri.
Baca Juga
Fahri menggarisbawahi pentingnya sistem data real-time dan integrasi by name by address yang terhubung antarlembaga. Ia menjelaskan bahwa selama ini, masalah perumahan kerap muncul karena tidak adanya data yang sinkron antar kementerian dan lembaga. Hal ini membuat program sering tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penyatuan data sosial melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai payung hukum untuk mewujudkan basis data nasional yang terintegrasi.
“Kami berdiskusi terus di pemerintahan untuk menyatukan data. Tidak bisa lagi satu kementerian jalan sendiri. Semua harus terintegrasi. Inilah peran teknologi. Padahal negara lain sudah sampai pada tahap melihat rumah dari udara. Kita bahkan belum punya peta dasar yang mutakhir,” ungkap Fahri.
Menurutnya, ekosistem teknologi yang solid bukan hanya akan mempercepat pembangunan rumah baru, tetapi juga memastikan program renovasi tidak salah sasaran. Dukungan sektor swasta, startup teknologi, dan pelaku industri digital dinilai krusial untuk memperkuat sistem data dan manajemen proyek perumahan nasional.
“Kalau Bulog bisa menjamin produksi pangan, maka kita juga butuh ‘Bulog perumahan’ untuk menjamin keberlanjutan program social housing. Semua ini butuh ekosistem digital yang solid,” ujarnya.
Renovasi 2 Juta Rumah Butuh Lompatan Kapasitas
Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah renovasi rumah tidak layak di desa. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 43,6 triliun untuk program ini, dengan alokasi sekitar Rp 21,8 juta per rumah untuk merenovasi total dua juta rumah.
Namun, Fahri mengingatkan bahwa secara historis, kemampuan pembangunan renovasi massal di Indonesia hanya berkisar 140 ribu rumah per tahun. Angka ini sangat jauh dari target 2 juta rumah, sehingga inovasi teknologi wajib dihadirkan agar lonjakan kapasitas pembangunan bisa tercapai.
“Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140 ribu rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” jelas Fahri.
Hunian Vertikal Jadi Prioritas di Perkotaan
Sementara itu, di kawasan perkotaan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan. Hunian bertingkat dinilai strategis untuk menampung populasi perkotaan yang terus tumbuh, sekaligus menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.
Untuk mendukung pembangunan ini, Fahri mengatakan pemerintah akan mengandalkan kemitraan publik-swasta (PPP). Namun, intervensi negara tetap diperlukan melalui kebijakan pertanahan yang mendukung kepastian hukum dan pembentukan lembaga off-taker yang menjamin kelangsungan proyek.
Revitalisasi Pesisir dengan Konsep “Seribu Maldives”
Fahri juga memaparkan program revitalisasi permukiman pesisir yang akan dijalankan pemerintah. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, program ini diusung dengan tajuk “Membangun Seribu Maldives Setiap Tahun” untuk mentransformasi kawasan pesisir menjadi lebih tertata, indah, dan strategis bagi ekonomi maupun pariwisata.
“Kalau kita perbaiki pesisir, maka wajah Indonesia akan berubah, dan kawasan pesisir sangat strategis secara ekonomi dan wisata,” ujar Fahri menekankan pentingnya revitalisasi kawasan pesisir.
Harapan Besar pada Teknologi dan Data Terintegrasi
Fahri menegaskan, terobosan digital harus jadi fondasi utama program perumahan ke depan, baik di desa, kota, maupun kawasan pesisir. Ia menegaskan hanya dengan penyatuan data nasional yang mutakhir dan implementasi teknologi mutakhir di setiap lini, maka pembangunan rumah rakyat bisa tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
“Yang mungkin perlu kita waspadai pertama adalah PMTB atau investasi di Kuartal I. Itu termasuk sangat lemah dibandingkan kalau kita ingin (ekonomi) tumbuh 5 persen, biasanya investasi juga harus tumbuhnya sekitar 5 persen,” tuturnya, seraya mengaitkan pentingnya investasi yang juga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mendanai program perumahan.
Dengan dukungan ekosistem teknologi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis dapat mengejar target ambisius untuk menyediakan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan sektor perumahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
.jpg)
