Gas Melonjak, DKUMPP Banjar Bergerak
JAKARTA - Pemerintah Kota Banjar mulai mengambil langkah tegas untuk merespons lonjakan harga gas elpiji yang dikeluhkan masyarakat. Melonjaknya harga gas melon bersubsidi hingga Rp48.000 per tabung membuat Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Banjar bersiap melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran dalam waktu dekat.
Informasi lonjakan harga ini mulai marak sejak beberapa hari terakhir. Dari pantauan di sejumlah warung pengecer, harga gas elpiji 3 kilogram kini mencapai kisaran Rp45.000 hingga Rp48.000 per tabung. Padahal, sesuai harga eceran tertinggi (HET), gas melon mestinya dijual jauh lebih rendah.
Kepala Bidang Perdagangan DKUMPP Kota Banjar, Donny Hermawan, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat terkait kenaikan harga tersebut.
Baca Juga
“Kami sudah menerima informasi dari masyarakat, dan saat ini sedang mempersiapkan sidak secara menyeluruh,” kata Donny saat dikonfirmasi.
Donny menegaskan sidak akan dilakukan menyeluruh ke seluruh pengecer untuk memastikan distribusi elpiji 3 kilogram sesuai dengan ketentuan.
“Sidak akan dilakukan bersama tim terpadu agar tidak ada penyimpangan di lapangan,” ujarnya.
Harga Melonjak, Warga Mengeluh Beratnya Beban Hidup
Meningkatnya harga gas melon jelas membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Warga mengaku keberatan dengan harga yang terus naik tanpa ada kejelasan.
Salah satu warga, Dini (35), mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan dapur. “Dulu saya beli gas paling Rp20 ribu sampai Rp22 ribu, sekarang sampai Rp45 ribu. Kalau terus begini, jujur makin berat,” keluhnya.
Keluhan serupa juga diungkapkan Iwan (40), warga Kecamatan Langensari. Ia menilai pengawasan dari pemerintah sejauh ini masih lemah sehingga harga gas sering melonjak tanpa pengendalian.
“Kayaknya tidak ada kontrol. Harga naik terus, kami yang susah makin susah,” tuturnya.
DKUMPP Banjar menyatakan, aduan semacam ini akan menjadi fokus utama saat sidak dilakukan.
DKUMPP Fokus Pantau Distribusi dan Ketersediaan Gas
Donny menjelaskan, selain memantau harga, sidak juga akan memastikan ketersediaan gas di pasaran. Distribusi elpiji 3 kg memang ditujukan untuk kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga pemerintah ingin menjamin gas tersebut tidak sampai dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kami akan periksa apakah distribusi tepat sasaran atau justru ada pihak yang menimbun atau mempermainkan harga,” jelas Donny.
Dinas juga akan menyelidiki alur penyaluran mulai dari agen hingga ke tingkat pengecer, guna memastikan tidak ada praktik-praktik curang yang membuat harga gas melambung di luar batas kewajaran.
Menurutnya, persoalan kenaikan harga gas ini sering terjadi akibat permainan di tingkat pengecer.
“Biasanya memang rantai distribusi di lapangan yang bermasalah. Itu yang akan kita telusuri saat sidak,” tegas Donny.
HET Tetap Berlaku, Masyarakat Diminta Tidak Ragu Melapor
Donny menambahkan, harga eceran tertinggi (HET) untuk gas melon tetap berlaku sesuai ketetapan pemerintah. DKUMPP juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan penjualan gas dengan harga tak wajar.
“Kami imbau masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan harga jauh di atas HET. Semua laporan akan kami tindaklanjuti,” ujar Donny.
Menurut informasi, HET gas elpiji 3 kg di Kota Banjar masih di kisaran Rp20 ribu hingga Rp22 ribu, tergantung jarak distribusi. Oleh sebab itu, harga hingga Rp48 ribu jelas tidak dapat dibenarkan.
DKUMPP juga akan berkoordinasi dengan Pertamina selaku penyalur utama untuk memastikan stok gas tetap aman dan terdistribusi merata.
Pantauan DKUMPP: Kenaikan Harga Bersifat Musiman?
Dalam evaluasinya, DKUMPP Kota Banjar menduga lonjakan harga gas ini kerap muncul di momen-momen tertentu, terutama mendekati masa-masa musim hajatan atau masa liburan sekolah.
Donny menyebutkan bahwa pihaknya akan menganalisa apakah lonjakan kali ini juga terkait faktor tersebut.
“Kami akan lihat apakah ini faktor musiman atau ada unsur spekulasi yang dimainkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya.
Tim gabungan yang akan diterjunkan DKUMPP nantinya terdiri dari unsur kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Sosial. Mereka akan menyisir jalur distribusi mulai dari agen hingga pengecer.
“Kalau ditemukan pelanggaran atau kecurangan, pasti ada penindakan,” tambah Donny.
DKUMPP memastikan langkah sidak ini dilakukan bukan hanya untuk menindak, tapi juga untuk mengembalikan stabilitas harga gas agar tidak makin membebani masyarakat Banjar.
Rekomendasi
