JAKARTA - Dalam upaya mempercepat transisi energi bersih nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menginstruksikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Provinsi Maluku dengan kapasitas 40 megawatt (MW). Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) demi mencapai target net zero emission pada 2060.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Bahlil saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Sabtu, 5 April 2025. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan oleh Menteri ESDM untuk meninjau langsung Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) PLN di wilayah Maluku, guna memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan dalam mendukung percepatan transisi energi di kawasan timur Indonesia.
Dalam keterangan resminya yang disampaikan pada Senin, 7 April 2025, Bahlil menegaskan bahwa PLN, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara, memiliki tanggung jawab strategis untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan akses listrik bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
"PLN ini badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan dari negara. Jadi sudah menjadi tanggung jawab PLN untuk memastikan seluruh masyarakat kita, termasuk di Maluku, mendapatkan akses terhadap listrik," ujar Bahlil dengan tegas.
Menurut Bahlil, potensi panas bumi yang dimiliki Provinsi Maluku cukup besar dan sangat layak untuk segera dimanfaatkan. Berdasarkan data yang dimilikinya, Maluku memiliki cadangan panas bumi yang mampu menghasilkan energi hingga 40 MW. Potensi ini, kata dia, harus segera ditindaklanjuti untuk mendukung program transisi energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di kawasan timur Indonesia.
"Provinsi Maluku ini punya potensi panas bumi sebesar 40 MW. Saya minta PLN segera manfaatkan potensi ini untuk membangun PLTP di sini," tegas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan PLTP ini telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034. Dengan masuknya proyek ini dalam RUPTL, pembangunan PLTP Maluku menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan.
"Proyek ini sudah kita masukkan ke dalam RUPTL PLN 2025–2034, artinya ini bukan sekadar wacana, tapi sudah menjadi rencana kerja yang akan dieksekusi," kata Bahlil menjelaskan.
Menurut Menteri ESDM, pembangunan PLTP di Maluku tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dan mendukung target net zero emission yang telah dicanangkan Indonesia. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
"Selain memberikan manfaat energi bersih, proyek ini tentu akan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," tambah Bahlil.
Pembangunan PLTP Maluku juga sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemerintah telah menargetkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional mencapai 23 persen pada 2025. Salah satu langkah strategis untuk mencapai target ini adalah dengan memaksimalkan potensi energi panas bumi yang melimpah di Indonesia.
Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut data Kementerian ESDM, total potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,7 gigawatt (GW), namun hingga saat ini baru sekitar 2,3 GW yang telah dimanfaatkan. Dengan demikian, pengembangan PLTP di Maluku menjadi bagian dari upaya strategis untuk memanfaatkan potensi besar tersebut secara optimal.
"Indonesia ini punya potensi panas bumi yang luar biasa, sayang kalau tidak kita manfaatkan. PLTP Maluku adalah salah satu langkah konkret dalam memanfaatkan kekayaan alam kita secara berkelanjutan," kata Bahlil dalam penjelasannya.
Selain itu, pengembangan PLTP juga dinilai akan memperkuat ketahanan energi nasional dengan diversifikasi sumber energi. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini masih mendominasi sumber energi nasional.
Bahlil menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek ini. Ia juga meminta agar proses perizinan dipermudah dan semua hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat pembangunan harus segera diatasi.
"Kita tidak boleh terjebak dalam birokrasi yang berbelit. Semua harus dipermudah agar proyek ini bisa segera berjalan dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat," tegas Bahlil.
Respon positif datang dari pihak PLN yang menyatakan siap menjalankan instruksi Menteri ESDM. PLN berkomitmen untuk mempercepat proses perencanaan dan pembangunan PLTP Maluku demi mendukung target transisi energi nasional.
"Kami siap mendukung penuh arahan dari Bapak Menteri ESDM. PLN akan segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk mewujudkan pembangunan PLTP di Maluku," ujar perwakilan manajemen PLN dalam pernyataan resminya.
Dengan proyek ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ketahanan energi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Pengembangan PLTP Maluku pun diharapkan menjadi contoh sukses bagi proyek-proyek energi terbarukan lainnya di berbagai daerah.
Sebagai penutup, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur energi berbasis EBT, termasuk PLTP Maluku, guna mewujudkan masa depan energi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.
"Transisi energi adalah keniscayaan. Kita harus melangkah cepat untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam upaya global menuju energi bersih," pungkas Bahlil dengan penuh optimisme.