JAKARTA - Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari peran besar pelaku usaha kecil. Di tengah dinamika global dan percepatan digitalisasi, pemerintah Indonesia pada 2025 menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pusat strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
UMKM bukan hanya tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga menjadi jaring pengaman sosial bagi jutaan masyarakat Indonesia. Hingga kini, lebih dari 64 juta unit usaha UMKM tersebar di seluruh penjuru negeri, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Namun, agar potensi besar ini mampu memberikan dampak yang lebih luas, pemerintah menyadari pentingnya transformasi UMKM ke arah yang lebih modern dan terintegrasi secara digital. Oleh karena itu, berbagai kebijakan strategis disiapkan dan terus digulirkan.
Infrastruktur: Fondasi Penting untuk Pemerataan
Langkah awal yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur konektivitas digital. Pemerintah menilai bahwa akses digital yang merata adalah syarat mutlak agar pelaku UMKM di daerah-daerah terpencil bisa ikut menikmati peluang yang sama seperti pelaku usaha di kota besar.
Pembangunan Satelit Palapa Ring dan jaringan Base Transceiver Station (BTS) menjadi contoh nyata dari investasi infrastruktur tersebut. Harapannya, dengan konektivitas digital yang lebih baik, pelaku usaha mikro dan kecil di daerah bisa terkoneksi dengan pasar yang lebih luas dan menjalankan operasional usaha secara lebih efisien.
Program Pembiayaan: Menjawab Kebutuhan Modal
Selain infrastruktur, aspek pembiayaan menjadi perhatian serius. Data menunjukkan sekitar 18 juta pelaku UMKM belum memiliki akses ke pembiayaan formal, sementara sekitar 46 juta lainnya masih membutuhkan tambahan dana untuk modal kerja maupun investasi.
Pemerintah menjawab kebutuhan ini melalui beragam program pembiayaan, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro. Skema-skema ini dirancang untuk menjangkau pelaku usaha kecil yang selama ini belum tersentuh perbankan konvensional.
Kehadiran pembiayaan murah, mudah diakses, dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dan memperbesar skala usahanya.
Transformasi Digital: UMKM Menuju Era Baru
Langkah besar lain yang terus digalakkan adalah digitalisasi UMKM. Pemerintah melihat bahwa integrasi teknologi dalam model bisnis UMKM dapat menjadi pengungkit daya saing yang luar biasa. Bukan hanya sekadar mengikuti tren, digitalisasi telah menjadi kebutuhan mutlak bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha.
Manfaat dari digitalisasi sangat luas, mulai dari efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, ekspansi pasar, hingga peningkatan daya saing secara keseluruhan. Hingga Januari 2022, tercatat 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Pemerintah menargetkan angka ini mencapai 40 juta pada 2024.
Melalui program UMKM Go Digital, pemerintah ingin memastikan bahwa para pelaku usaha kecil mampu memanfaatkan berbagai teknologi, platform digital, dan sistem transaksi online secara optimal. Program ini mencakup aspek pemasaran digital, penggunaan e-commerce, pemanfaatan media sosial, dan adaptasi terhadap tren baru seperti live shopping atau TikTok Shop.
Salah satu tujuan utama program ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar lokal hingga global, membuka akses ke pendanaan digital seperti fintech dan P2P lending, serta mendorong transparansi keuangan di tingkat usaha kecil.
Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
Transformasi UMKM juga menuntut sinergi lintas sektor. Pemerintah menilai bahwa peran sektor publik, akademisi, dan swasta sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Di samping itu, pengembangan skema pembiayaan berbasis syariah juga mulai dilirik sebagai alternatif yang potensial.
Kerja sama antara kementerian/lembaga, pelaku teknologi finansial, perusahaan e-commerce, hingga lembaga pendidikan dinilai bisa menjadi katalisator dalam mendorong UMKM masuk ke ekosistem ekonomi digital secara utuh.
Pelatihan-pelatihan, seperti yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk Tulungagung, menjadi bagian dari upaya massif ini. Para pelaku UMKM dibekali keterampilan digital marketing dan pemanfaatan marketplace agar bisa menjual produk mereka secara lebih luas dan efektif.
Tantangan Digitalisasi dan Akses
Meski upaya terus digenjot, sejumlah tantangan tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Salah satunya adalah ketimpangan akses internet, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selain itu, masih rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam mengakselerasi program digitalisasi ini.
Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya teknologi dalam bisnis, serta minimnya pemahaman terhadap fitur-fitur digital seperti dompet elektronik, aplikasi akuntansi, dan sistem pembayaran online, membuat sebagian pelaku usaha belum siap untuk bertransformasi secara penuh.
Gerakan Bangga Produk Lokal
Sebagai bentuk dukungan lanjutan, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mengangkat UMKM. Gerakan mencintai dan membeli produk lokal terus digaungkan. Konsumen diajak untuk lebih memilih produk dalam negeri ketimbang produk impor, sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih berdaya tahan dan mandiri.
Baik dari sisi produsen maupun konsumen, pemanfaatan teknologi digital harus dijadikan kebiasaan. Transaksi jual beli, promosi, dan pencatatan keuangan secara digital diharapkan menjadi standar baru yang akan membawa UMKM lebih adaptif di tengah perubahan zaman.