RPP Kebijakan Energi Nasional: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Energi Indonesia

RPP Kebijakan Energi Nasional: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Energi Indonesia

JAKARTA – Dalam menghadapi lanskap energi global yang terus berkembang, sebuah regulasi yang adaptif dan berkelanjutan menjadi sorotan utama bagi Indonesia. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Cek Endra, menegaskan pentingnya regulasi tersebut untuk mengatasi tantangan energi yang dihadapi bangsa. Sejalan dengan itu, Cek Endra turut menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mencari Solusi Strategis dan Berkelanjutan atas Tantangan Energi Nasional," yang berlangsung Selasa malam, 21 Januari 2025 di Jakarta.

Diskusi ini diadakan untuk membahas penyelarasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan visi program Kabinet Merah Putih 2025-2029. Fokus utamanya adalah bagaimana merancang regulasi yang tidak hanya selaras dengan tujuan nasional tetapi juga dapat mengakomodasi transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060. Cek Endra menekankan pentingnya memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) dan mendukung pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan.

Mendorong Transisi Energi

Dalam diskusi tersebut, para peserta mendalami berbagai strategi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, di mana energi baru dan terbarukan akan memainkan peran kunci. “Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan visi nasional tetapi juga mengakomodasi kebutuhan daerah, seperti Jambi,” ujar Cek Endra kepada awak media usai diskusi. Ia menambahkan bahwa penyelarasan kebijakan energi dengan agenda daerah sangat penting agar setiap wilayah dapat berkontribusi optimal terhadap target nasional.

Pentingnya Sinergi Multi-Pihak

FGD tersebut turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Keterlibatan beragam pihak ini bertujuan untuk memperkaya perspektif dan masukan dalam menyiapkan kebijakan energi. Cek Endra menekankan, “FGD ini sangat penting untuk mendengar langsung masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.”

Dalam konteks ini, Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk mendalami setiap masukan yang diterima sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dari sudut pandang pusat tetapi juga realistis dan aplikatif di daerah. Kebijakan yang dirancang diharapkan dapat menjawab kebutuhan spesifik daerah, mengingat karakteristik dan potensi setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda.

Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)

Salah satu poin utama dalam diskusi tersebut adalah penguatan bauran energi melalui energi baru terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, termasuk energi surya, angin, dan air. Namun, pemanfaatan sumber daya ini masih sangat terbatas. Berbagai tantangan seperti biaya investasi yang tinggi dan infrastruktur yang terbatas menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Cek Endra menggarisbawahi perlunya inovasi dan investasi dalam teknologi EBT untuk mempercepat adopsi dan pemanfaatannya. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi. Lebih lanjut, dukungan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci untuk mencapai target bauran energi yang lebih tinggi.

Pengembangan Infrastruktur Energi

Tidak hanya fokus pada energi terbarukan, pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari diskusi. Infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung penyebaran energi terbarukan ke seluruh pelosok negeri. Ini termasuk jaringan listrik terpadu yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

Cek Endra menekankan pentahapan dan perencanaan yang matang untuk pengembangan infrastruktur. “Kita perlu memastikan infrastruktur energi yang dibangun itu tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga mendukung kebutuhan jangka panjang, sejalan dengan visi nasional untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060,” ujar Endra.

Penguatan Kebijakan Daerah

Dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, penting untuk memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah. Daerah seperti Jambi, yang disebutkan oleh Cek Endra, memiliki potensi dan tantangan energi tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan energi nasional harus beradaptasi dengan konteks lokal.

“Kita perlu kebijakan yang tidak hanya di level nasional tetapi juga bisa diterapkan dan memberikan manfaat langsung di daerah,” tambah Endra. Ini berarti kebijakan nasional seharusnya memberikan kerangka yang fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang paling sesuai dengan kondisi lokal.

Menjawab Tantangan Energi Global

Tantangan energi yang dihadapi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Krisis iklim, fluktuasi harga minyak, dan dinamika geopolitik energi global menuntut negara untuk lebih mandiri dan efisien dalam pengelolaan sumber daya energinya. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi dan inovasi menjadi sangat penting.

Melalui diskusi seperti FGD yang diadakan, diharapkan dapat diperoleh masukan yang konstruktif untuk mengadakan regulasi yang menjawab kebutuhan masa kini dan masa depan. "Kita bertujuan untuk regulasi yang adaptif terhadap perubahan global dan tetap berpihak pada kepentingan nasional," tutup Cek Endra.

Dengan berbagai masukan dan diskusi yang mendalam, diharapkan RPP Kebijakan Energi Nasional tidak hanya mampu menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi masa depan yang lebih berkelanjutan dan mandiri secara energi.